Kaltimdaily.com, Samarinda – Penerimaan murid baru (SPMB) di Samarinda makin serius diawasi, nih! Pemerintah Kota Samarinda bareng DPRD Kota Samarinda baru aja gelar rapat bareng buat bahas pembentukan Satgas SPMB. Acara ini digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 DPRD Samarinda pada Kamis (19/6/2025) dan langsung dipimpin Wali Kota Andi Harun.
Nggak cuma wali kota, rapat ini juga dihadiri Pimpinan DPRD Helmi Abdullah, Kepala Dinas Pendidikan Asli Nuryadin, dan para anggota dewan lainnya. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, bilang kalau Satgas ini dibentuk atas dasar Surat Edaran KPK No. 7 Tahun 2024, yang isinya soal pengawasan ketat terhadap proses SPMB.
“Satgas ini dibentuk langsung oleh Wali Kota lewat SK, dan tugasnya jelas: ngawal proses penerimaan murid baru biar transparan dan nggak ada main belakang,” jelas Novan.
Yang menarik, tahun ini sistem penerimaan nggak lagi pakai sistem zonasi kayak tahun-tahun lalu, tapi pakai sistem domisili. Artinya, bukan cuma jarak rumah ke sekolah, tapi wilayah administratif juga jadi patokan utama.
“Kalau zonasi kan ngitung jarak. Nah kalau domisili, cukup kamu tinggal di satu kecamatan yang sama dengan sekolah, udah bisa daftar. Kalau penuh, bakal dialihkan ke sekolah terdekat lainnya di luar domisili utama,” tambah Novan.
Soal jumlah kursi alias rumbel? Tetep sama kayak tahun lalu. Nggak ada penambahan. Novan bilang, info yang ditampilkan dalam pengumuman udah dikunci sama Dinas Pendidikan dan sesuai arahan Kementerian. Kuotanya juga udah dibagi berdasarkan jalur kayak afirmasi, mutasi, dan lain-lain.
Uniknya, DPRD juga dikasih peluang buat gabung dalam Satgas ini. Tapi keikutsertaan mereka masih nunggu keputusan di tingkat fraksi. Meski begitu, DPRD tetep punya fungsi pengawasan, mau ikut Satgas atau bikin tim sendiri.
“Pengawasan itu memang kerjaan kami juga. Jadi, ikut Satgas atau enggak, tetap bakal kami kawal prosesnya,” pungkas Novan.
Langkah ini dianggap jadi upaya serius Pemkot Samarinda buat menjamin proses SPMB berjalan objektif, adil, dan nggak dicemari kepentingan pihak tertentu.
Biar nggak ada tuh drama titipan atau main belakang pas masuk sekolah negeri.
Dengan sistem domisili dan pengawasan dari Satgas, harapannya SPMB tahun ini bisa jadi jauh lebih transparan.
Warga juga bisa makin percaya kalau penerimaan murid baru dilakukan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku. (ADV/DPRDSMR/YN)
