Kaltimdaily.com, Samarinda – Wali Kota Andi Harun mulai menyiapkan strategi menghadapi tantangan ekonomi yang diperkirakan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu langkah yang diperkenalkan adalah konsep “APBD Cerdas”, yakni pola pengelolaan anggaran yang menitikberatkan pada efisiensi, ketepatan sasaran, serta prioritas pembangunan.
Gagasan tersebut disampaikan Andi Harun melalui tulisan reflektif yang dipublikasikan pada Minggu, 7 Juni 2026. Dalam pandangannya, kondisi ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Menurut Andi Harun, dampak pelemahan ekonomi tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga memengaruhi daerah secara langsung. Kenaikan harga material pembangunan, biaya logistik, hingga kebutuhan operasional pemerintah disebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.
Ia juga menyoroti kebijakan fiskal pemerintah pusat yang semakin ketat. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada penurunan transfer dana ke daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah Kota Samarinda mulai merasakan tekanan tersebut dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada 2025, APBD Samarinda berada di kisaran Rp5,8 triliun, namun turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun pada 2026.
Sementara untuk 2027, anggaran daerah diproyeksikan hanya mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Meski mengalami penurunan anggaran, kebutuhan masyarakat dinilai tetap tinggi dan terus berkembang di berbagai sektor pelayanan publik.
Sebagai solusi, Andi Harun menekankan pentingnya penerapan APBD yang lebih adaptif dan tepat sasaran. Dalam simulasi anggaran 2027, sekitar 30 persen dana diprioritaskan untuk layanan dasar masyarakat.
Alokasi tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga subsidi masyarakat. Selain itu, sekitar 20 persen anggaran diarahkan untuk pembangunan infrastruktur prioritas seperti pengendalian banjir, drainase, jalan, dan konektivitas logistik.
Pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan sekitar 10 persen anggaran untuk memperkuat sektor ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM. Sementara itu, belanja operasional birokrasi tetap disediakan sekitar 30 persen dengan pendekatan efisiensi dan reformasi pelayanan publik.
Tidak hanya itu, masing-masing lima persen anggaran disiapkan untuk dana cadangan penanganan risiko serta pengembangan inovasi digital melalui program Smart City dan digitalisasi pelayanan pemerintahan.
Di sisi pendapatan daerah, Pemkot Samarinda menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap berada di kisaran Rp1,2 triliun atau sekitar 36 persen dari total APBD. Andi Harun menilai target tersebut membutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara, Samarinda menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Karena itu, Andi Harun menegaskan masa depan kota tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah mengelola keuangan secara efektif dan efisien.
Konsep APBD Cerdas yang disiapkan Andi Harun dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas pembangunan di tengah tekanan ekonomi. Pendekatan berbasis prioritas diharapkan mampu memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski ruang fiskal semakin terbatas.
Selain itu, fokus terhadap penguatan UMKM dan digitalisasi pelayanan menunjukkan upaya Pemkot Samarinda dalam membangun sistem ekonomi daerah yang lebih adaptif dan modern. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat menghadapi ketidakpastian global.
Ke depan, tantangan sebagai kota penyangga IKN membuat Samarinda dituntut bergerak lebih cepat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Dengan strategi anggaran yang tepat, Samarinda diharapkan tetap mampu menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
