Kaltimdaily.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran fasilitas jabatan yang menuai sorotan publik. Perhatian masyarakat menguat setelah rencana renovasi rumah dinas dengan nilai mencapai Rp25 miliar mencuat dan dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial sebagian warga.
Melalui pernyataan terbuka di media sosial, Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengakui kebijakan tersebut menimbulkan keresahan dan memicu pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah.
Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa rencana anggaran tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Namun demikian, ia menegaskan tetap bertanggung jawab atas kebijakan yang berjalan di masa kepemimpinannya saat ini.
Sebagai langkah tindak lanjut, Rudy Mas’ud memastikan akan melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh komponen anggaran renovasi. Ia juga menyatakan kesiapan untuk menggunakan dana pribadi pada fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan tugas kedinasan, guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan audit menyeluruh terhadap anggaran fasilitas pimpinan. Proses evaluasi tersebut dijanjikan berlangsung secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Rudy Mas’ud juga menegaskan bahwa kebijakan ke depan akan diarahkan pada efisiensi dan kesederhanaan belanja fasilitas pejabat. Ia menilai anggaran daerah harus lebih difokuskan pada kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.
Terkait isu dugaan nepotisme, Rudy Mas’ud mengambil langkah tegas dengan meniadakan keterlibatan anggota keluarga dalam struktur pemerintahan. Salah satu posisi yang disorot sebelumnya diisi oleh Hijrah Mas’ud dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Di sisi lain, Rudy Mas’ud juga meluruskan pernyataan sebelumnya yang sempat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut dan berkomitmen lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik.
Ke depan, Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Langkah evaluasi yang diambil diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola anggaran di lingkungan pemerintah provinsi. Dengan pengawasan yang lebih ketat, penggunaan anggaran diharapkan semakin efisien dan tepat guna.
Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi publik agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya polemik serupa di masa mendatang serta menjaga stabilitas kepercayaan publik. (*)
