Kaltimdaily.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi atas isu yang berkembang terkait anggaran jasa laundry sebesar Rp450 juta. Informasi yang beredar sebelumnya menyebut anggaran tersebut digunakan untuk mencuci pakaian kepala daerah, namun hal itu ditegaskan tidak sesuai dengan fakta.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Astri Intan Nirwany, menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan akumulasi kebutuhan berbagai layanan, bukan hanya untuk kebutuhan pribadi pejabat. Penyusunan anggaran telah dilakukan sejak akhir 2025 berdasarkan kebutuhan riil dan tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Menurutnya, penggunaan dana mencakup layanan laundry untuk beragam perlengkapan di rumah jabatan. Item yang ditangani meliputi karpet, gorden, sprei, bed cover, hingga perlengkapan jamuan seperti taplak meja dan penutup kursi. Dengan cakupan tersebut, anggaran memiliki fungsi operasional yang luas.
Penjelasan ini disampaikan dalam pertemuan dengan media di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim pada Selasa, 5 Mei 2026. Pemerintah menilai penting untuk meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Sebagai bagian dari transparansi, Pemprov Kaltim juga membuka data terkait penggunaan anggaran, termasuk informasi mengenai penyedia jasa yang terlibat. Langkah ini diambil untuk memastikan publik dapat mengakses informasi secara jelas dan menyeluruh.
Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan penjelasan resmi ini, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa isu yang beredar perlu dipahami secara utuh berdasarkan data yang tersedia. Informasi yang tidak lengkap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang merugikan berbagai pihak.
Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen meningkatkan kualitas komunikasi publik agar informasi terkait kebijakan dan anggaran dapat tersampaikan secara lebih efektif. Hal ini penting untuk mencegah munculnya interpretasi yang tidak sesuai dengan fakta.
Selain itu, penguatan sistem transparansi dan keterbukaan data akan terus dilakukan guna memperkuat kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah menilai keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan anggaran merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kaltim diharapkan mampu menjaga integritas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. (*)
