Kaltimdaily.com, Kubar – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) telah mempersiapkan langkah tegas terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi tanpa izin atau izin yang telah kedaluwarsa.
Hal ini merupakan hasil dari koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan, yang mengungkapkan bahwa beberapa usaha hiburan tidak lagi memiliki izin resmi atau telah melebihi batas waktu berlakunya izin.
Kepala Satpol PP Kubar, Moch. Fauzan Lutfy, mengungkapkan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur ketertiban usaha. Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan berbagai instansi terkait sudah selesai dilakukan, dan saat ini tinggal menunggu jadwal resmi untuk melakukan penertiban di lapangan.
“Koordinasi telah selesai, sekarang tinggal eksekusi di lapangan. Kami siap melakukan penertiban begitu jadwalnya ditentukan,” ujar Fauzan. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa THM yang ditemukan masih memiliki izin yang kedaluwarsa dan akan segera diingatkan untuk memperpanjang izin mereka jika ingin tetap beroperasi.
Meskipun penertiban belum dimulai, Satpol PP menegaskan kesiapan mereka untuk segera bertindak setelah jadwal resmi ditetapkan. Fauzan juga menambahkan bahwa proses penertiban ini akan melibatkan beberapa instansi teknis terkait untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, Satpol PP Kabupaten Kutai Barat berharap penertiban ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan terhadap usaha hiburan untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
Penertiban ini juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan mengurangi potensi gangguan terhadap masyarakat, terutama di area-area yang rawan dengan peredaran usaha hiburan ilegal.
Satpol PP Kubar berjanji akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan semua proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. (*)
