Kaltimdaily.com, Bontang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang kembali memperkuat langkah-langkah untuk menangani masalah pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi dalam sektor pelayanan publik. Langkah preventif yang diambil meliputi edukasi kepada masyarakat dan peningkatan pengawasan internal guna menghindari praktik ilegal tersebut.
Menurut Pejabat Bidang Kesra DPMPTSP Bontang, Sofyansyah, pungli sering kali muncul akibat ketidakjelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi individu atau pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan bantuan berbayar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kejelasan prosedur dalam setiap tahapan pelayanan publik.
Untuk itu, DPMPTSP Bontang tengah melakukan evaluasi rutin terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perizinan, guna memastikan bahwa setiap tahap proses layanan berjalan transparan dan tanpa celah untuk pungli. “Kami ingin tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk pungli. Ketidakjelasan prosedur seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu,” ujar Sofyansyah.
Sebagai upaya konkret, seluruh proses perizinan kini dipusatkan dalam sistem digital berbasis aplikasi. Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan transaksi tatap muka yang berpotensi membuka peluang praktik pungli. DPMPTSP Bontang juga memperluas kanal pelaporan masyarakat, agar indikasi pungli dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Sofyansyah menambahkan, masyarakat juga diimbau untuk berani melaporkan jika menemui adanya permintaan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi. “Tanpa partisipasi aktif dari warga, pengawasan terhadap pungli akan sulit dilaksanakan secara efektif,” katanya. Peran serta masyarakat sangat penting untuk menciptakan transparansi dalam pelayanan publik.
Selain itu, DPMPTSP Bontang menekankan pentingnya budaya kerja yang bersih dan akuntabel dalam setiap pelayanan publik, mengingat praktik pungli tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak citra dan integritas pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan layanan.
Dengan pemanfaatan teknologi yang transparan, pengawasan yang ketat, serta peran aktif masyarakat, DPMPTSP Bontang optimis dapat meminimalisir praktik pungli di masa depan. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah kota Bontang. Ke depannya, DPMPTSP Bontang berkomitmen untuk menjaga pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. (*)
