Kaltimdaily.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang memutuskan menghentikan sementara operasional sejumlah dapur dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis). Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, sebagai tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat terkait standar pengelolaan limbah.
Penghentian program MBG ini dilakukan karena beberapa dapur belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Standar tersebut menjadi kewajiban guna menjamin keamanan lingkungan serta kualitas pengolahan makanan.
Sebanyak sembilan dapur MBG terpaksa menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. Pemerintah memperkirakan masa penghentian berlangsung sekitar dua pekan sejak awal April 2026, sembari menunggu proses perbaikan selesai.
Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan. Sekitar 13 ribu penerima manfaat program MBG untuk sementara tidak dapat menikmati layanan makanan bergizi yang selama ini disediakan pemerintah.
Pemerintah Kota Bontang mengimbau masyarakat agar memahami situasi tersebut. Langkah penghentian sementara program MBG dinilai penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar kesehatan dan lingkungan yang berlaku.
Dapur-dapur yang terdampak program MBG tersebar di sejumlah wilayah, seperti Gunung Elai, Tanjung Laut Indah, Tanjung Laut, Berebas Tengah, Gunung Telihan, Bontang Baru, hingga Loktuan. Setiap dapur umumnya melayani sekitar 1.500 penerima manfaat setiap hari.
Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah penerapan sistem IPAL sesuai standar, termasuk penggunaan biofiller dalam proses pengolahan limbah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapur MBG.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah memberikan peringatan kepada pengelola dapur untuk segera melakukan penyesuaian. Dari total 19 dapur yang telah dioperasikan dalam program MBG, hanya sebagian yang dinyatakan memenuhi standar pada tahap evaluasi awal.
Pemerintah berharap proses perbaikan dapat segera diselesaikan sesuai target waktu yang ditentukan. Dengan demikian, operasional program MBG dapat kembali berjalan normal tanpa kendala berarti.
Sebagai penutup, langkah penghentian sementara ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG secara menyeluruh. Standar yang diterapkan diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan bagi seluruh penerima manfaat.
Selain itu, perbaikan fasilitas dapur menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Program MBG diharapkan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga semakin optimal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Dengan pengelolaan yang lebih baik, program MBG diyakini dapat kembali berjalan maksimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Bontang. (*)
