Kaltimdaily.com, Bontang – Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam menjamin akses pendidikan gratis bagi masyarakat di Kota Bontang. Kebijakan ini disampaikan sebagai bentuk kepastian kepada orang tua siswa terkait pembiayaan pendidikan di sekolah negeri.
Disdikbud Bontang memastikan bahwa seluruh biaya operasional pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri telah ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada lagi pungutan berupa uang sekolah maupun biaya masuk yang dibebankan kepada peserta didik.
Selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga menyediakan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa yang memenuhi kriteria. Bantuan tersebut meliputi seragam, sepatu, hingga tas sekolah yang diberikan secara gratis guna mendukung kebutuhan belajar siswa di Bontang.
Disdikbud Bontang juga menegaskan larangan tegas terhadap praktik pungutan liar di lingkungan sekolah. Seluruh satuan pendidikan diminta untuk tidak melakukan penarikan biaya dalam bentuk apapun tanpa dasar aturan yang jelas dan sah.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah wali murid terkait kemungkinan adanya biaya tambahan menjelang tahun ajaran baru. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan pendidikan gratis tetap berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Kepala Disdikbud Bontang menyatakan bahwa program ini menjadi prioritas utama dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di Kota Bontang. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah di Bontang serta menekan potensi putus sekolah akibat kendala ekonomi. Dengan kebijakan ini, seluruh anak di Bontang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Sebagai penutup, Pemerintah Kota Bontang menegaskan bahwa sektor pendidikan akan terus menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Masyarakat Bontang juga diimbau untuk turut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Partisipasi aktif warga dinilai penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan.
Dengan komitmen yang konsisten, Bontang diharapkan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan bebas dari hambatan biaya bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
