Kaltimdaily.com, Berau – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menyampaikan kekhawatiran terkait meningkatnya kebutuhan beras di Kabupaten Berau, yang dipicu oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah meningkatkan permintaan beras secara signifikan, sementara produksi lokal masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Mala, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa meskipun dapur MBG sudah aktif, pasokan beras dari produksi lokal tetap terbatas. Hal ini membuat Berau masih sangat bergantung pada pasokan beras dari luar daerah, seperti Surabaya dan Sulawesi, yang menandakan ketidakmandirian pangan di wilayah ini. “Kita masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ungkap Mala.
Kondisi ini menurut Mala perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Berau, mengingat ketahanan pangan adalah isu strategis. Ia menekankan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat sektor pertanian, salah satunya dengan mempercepat pembukaan lahan pertanian yang produktif serta memodernisasi alat-alat pertanian. Pendampingan intensif kepada petani lokal juga dianggap penting agar hasil pertanian bisa ditingkatkan.
Mala juga mengingatkan pentingnya sektor peternakan dalam mendukung ketahanan pangan. Produksi protein hewani, seperti telur, ayam, dan sapi, perlu diperhatikan lebih serius untuk mendukung gizi anak-anak dalam program MBG. “Peternakan harus mendapatkan perhatian yang sama dengan tanaman pangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mala mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Berau segera merencanakan strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian pangan daerah. “MBG bukan program jangka pendek, jadi kita harus mulai menyiapkan pangan dari sekarang,” tambahnya.
DPRD Berau berharap agar langkah-langkah strategis ini dapat mendorong terbentuknya sistem ketahanan pangan yang lebih mandiri di Kabupaten Berau. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari petani lokal hingga lembaga pendidikan dan riset, menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan Berau terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian dan peternakan yang berkelanjutan, demi mencapai ketahanan pangan yang lebih kuat dan merata di seluruh wilayah Berau. (*)
