Kaltimdaily.com, Hot – Dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat ke publik. Barisan Rakyat Nusantara menyatakan akan melaporkan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk desakan terbuka agar aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan dalam program MBG yang dinilai semakin serius.
Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, mengungkapkan adanya indikasi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut. Ia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam MBG tidak sekadar kesalahan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan.
Selain dugaan penyimpangan anggaran, BaraNusa juga menyoroti aspek keamanan pangan dalam program MBG, khususnya bagi anak-anak sebagai penerima manfaat utama. Mereka menilai sejumlah kasus keracunan menjadi indikator adanya persoalan serius dalam proses pelaksanaan.
Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 12.658 anak di 38 provinsi mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, pusing, dan diare secara bersamaan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Peristiwa tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam proses penyediaan dan distribusi makanan dalam MBG. BaraNusa menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa karena berpotensi meluas.
Adi Kurniawan menyatakan bahwa persoalan ini menyangkut keselamatan anak-anak sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum. Selain melapor ke KPK, pihaknya juga berencana mendorong pelaporan ke kepolisian di berbagai daerah untuk menelusuri kemungkinan unsur pidana lain dalam program MBG.
BaraNusa juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga sistem pengawasan.
Hingga saat ini, pihak Badan Gizi Nasional maupun Dadan Hindayana belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai transparansi pelaksanaan program MBG.
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah pihak menilai perlunya penguatan sistem pengawasan agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar, sehingga potensi penyimpangan maupun risiko terhadap kesehatan dapat diminimalisasi.
Dengan berbagai sorotan yang muncul, publik kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan permasalahan tersebut. Kejelasan penanganan kasus ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG sebagai salah satu kebijakan strategis nasional. (*)
