Kaltimdaily.com, Bontang –Kondisi kawasan wisata Pulau Beras Basah di Kota Bontang dinilai semakin tidak tertata dan cenderung kumuh. Pemandangan ini terlihat dari banyaknya lapak pedagang yang berdiri tanpa penataan jelas, serta penggunaan terpal yang dipasang secara mandiri oleh warga di berbagai titik pulau.
Situasi di Beras Basah tersebut tidak hanya mengurangi keindahan kawasan wisata, tetapi juga berdampak langsung terhadap kenyamanan pengunjung. Wisatawan yang datang mengaku terganggu dengan kondisi yang semrawut dan minimnya area publik yang tertata rapi.
Selain itu, keterbatasan fasilitas tempat berteduh membuat pengunjung harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tempat istirahat. Padahal, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang telah menyediakan sentra kuliner khusus bagi pedagang sejak 2019, namun fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
Kepala Bidang Pariwisata Dispopar Bontang, Ramli Mansurina, menjelaskan bahwa sebagian besar pedagang enggan menempati lapak yang telah disediakan. Hal ini disebabkan ukuran lapak yang dianggap terlalu kecil, yakni sekitar 2 x 1,5 meter, sehingga dinilai kurang mendukung aktivitas usaha.
Dari total lima unit lapak yang tersedia di Beras Basah, hanya satu yang digunakan oleh pedagang. Sementara itu, pedagang lain lebih memilih mendirikan lapak secara mandiri tanpa izin resmi, yang justru memperparah kondisi kawasan wisata tersebut.
Menurut Ramli, pemerintah sebenarnya telah membuka ruang bagi pedagang untuk menempati fasilitas yang ada. Namun, keterbatasan ukuran menjadi kendala utama sehingga penataan kawasan Beras Basah sulit dikendalikan secara optimal.
Untuk mengatasi persoalan ini, Dispopar Bontang berencana melakukan penataan ulang dengan memperbesar ukuran lapak agar lebih layak digunakan. Meski demikian, rencana tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena status pengelolaan Pulau Beras Basah masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Saat ini, Pemerintah Kota Bontang masih menunggu pelimpahan kewenangan resmi dari pemerintah provinsi. Setelah proses tersebut selesai, penataan kawasan Beras Basah, termasuk penertiban lapak pedagang, diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, daya tarik wisata Beras Basah dikhawatirkan akan semakin menurun. Padahal, pulau ini merupakan salah satu destinasi unggulan yang memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan lokal maupun luar daerah.
Ke depan, penataan yang lebih terstruktur di Beras Basah menjadi kebutuhan mendesak guna mengembalikan citra kawasan wisata yang bersih, nyaman, dan tertib. Dengan pengelolaan yang tepat, Beras Basah diharapkan mampu kembali menjadi ikon pariwisata Bontang yang membanggakan serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. (*)
