Kaltimdaily.com – Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan kiprahnya sebagai daerah strategis yang berperan besar dalam menopang ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Langkah ini sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membangun ekonomi Indonesia yang merata dan berdaulat.
Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan komitmen tersebut saat menjadi pembicara dalam Leadership Forum: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Ia memaparkan capaian membanggakan Kaltim yang berhasil melonjak ke peringkat kedua nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025, naik drastis dari posisi ke-13 hanya dalam waktu dua tahun.
“Dulu Kaltim dikenal sebagai lumbung energi nasional. Sekarang saatnya kita jadi lumbung pangan, memberi gizi untuk Nusantara,” ujar Rudy dengan penuh optimisme. Ia menilai capaian itu menjadi tonggak penting transformasi ekonomi daerah menuju kemandirian dan kedaulatan pangan.
Rudy menambahkan, potensi Kaltim sangat besar untuk mendukung visi tersebut. Dengan wilayah seluas Pulau Jawa, kekayaan sumber daya alam, serta keberagaman komoditas seperti kopi, kakao, dan hasil laut, daerah ini memiliki modal kuat untuk menjadi pilar ketahanan pangan Indonesia. “Asta Cita mengarahkan kita untuk mandiri dan berdaulat dalam pangan, dan Kaltim siap menjawab tantangan itu,” tegasnya.
Meski sekitar 60 hingga 65 persen kebutuhan beras di Kaltim masih dipasok dari luar daerah, Rudy melihat hal itu sebagai tantangan, bukan hambatan. Ia menilai, kemandirian pangan tidak hanya diukur dari produksi beras, tetapi juga dari diversifikasi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.
Untuk memperkuat sektor pangan, Pemprov Kaltim kini tengah menyiapkan program cetak sawah baru seluas 25 ribu hektare guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras luar. Program ini sejalan dengan arahan Kementerian Pertanian agar produktivitas meningkat dua hingga tiga kali panen setiap tahun.
Namun, Rudy mengingatkan masih adanya keterbatasan regulasi yang membatasi peran pemerintah daerah dalam urusan pertanian. Berdasarkan UU 23/2014 dan UU 9/2015, penyediaan bibit, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kami di daerah hanya sebagai pengawas. Untuk mempercepat swasembada, regulasinya harus diperbaiki. Daerah perlu diberi ruang untuk bekerja lebih luas,” tuturnya.
Ia menutup paparannya dengan menyerukan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar program Asta Cita dapat berjalan maksimal. “Kalau pusat dan daerah bergerak bersama, tidak ada yang mustahil. Ketahanan pangan bukan sekadar soal logistik, ini tentang masa depan bangsa,” ujarnya menegaskan.
Dengan potensi besar yang dimiliki, Kalimantan Timur kini bukan hanya dikenal sebagai daerah energi, tetapi juga mulai menegaskan diri sebagai motor penggerak pangan nasional. Dukungan kebijakan, investasi pertanian, dan penerapan teknologi modern akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, swasta, maupun masyarakat tani. Harapannya, Kaltim dapat menjadi model provinsi berdaulat pangan yang mampu menginspirasi daerah lain menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera. (*)
