Kaltimdaily.com, Nasional – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membeberkan alasan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ia menegaskan langkah ini diambil karena serapan anggaran di daerah belum maksimal dan kerap terjadi penyimpangan.
“Banyak penyelewengan, artinya tidak semua uangnya digunakan dengan benar,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD dipangkas menjadi Rp693 triliun atau turun sekitar 24,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemangkasan itu setara dengan sekitar Rp227 triliun. Namun, setelah melalui pembahasan dengan DPR dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, anggaran TKD kembali ditambah Rp43 triliun sehingga total alokasinya tetap berada di angka Rp693 triliun.
Meski ada pemotongan, Purbaya menegaskan bahwa anggaran pembangunan daerah justru mengalami peningkatan signifikan. Alokasi yang sebelumnya Rp900 triliun naik menjadi Rp1.300 triliun. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan di daerah dengan lebih terarah dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran. “Kami ingin melihat kinerja uang yang lebih efektif, dan jika daerah dapat menunjukkan penyerapan anggaran yang baik, anggaran bisa ditambah di tengah tahun depan,” tegas Purbaya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan serta menghindari praktik penyimpangan. Purbaya menambahkan, jika daerah mampu membuktikan penyerapan yang bersih dan efektif, ia akan mengupayakan tambahan dana dari pusat. “Jika penyerapan anggaran berjalan dengan baik, saya akan berusaha merayu pemimpin saya untuk menambah anggaran,” katanya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap realisasi anggaran di tingkat daerah. Tujuannya untuk memastikan setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan langkah ini, Purbaya berharap transparansi dan akuntabilitas anggaran di daerah dapat semakin ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana publik yang bersih akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (*)
