Kaltimdaily.com, Jakarta – Isu pergantian Kapolri kembali menjadi perhatian publik setelah beredar kabar mengenai Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hingga kini, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai informasi tersebut.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, tidak membenarkan maupun membantah isu yang berkembang. Saat dimintai tanggapan, ia meminta masyarakat menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait posisi Kapolri.
Menanggapi dinamika tersebut, Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai jabatan Kapolri memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Menurutnya, Kapolri tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Nasarudin mengatakan setiap presiden memiliki kepentingan untuk memastikan posisi strategis diisi oleh figur yang dipercaya. Namun, keputusan mengenai pergantian Kapolri tetap memiliki konsekuensi politik yang harus dipertimbangkan secara matang.
Menurutnya, apabila Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti dalam waktu dekat, pemerintah berpotensi menghadapi penilaian publik bahwa kesinambungan kelembagaan tidak menjadi perhatian utama. Sebaliknya, jika tetap dipertahankan, muncul kemungkinan adanya persepsi bahwa institusi Polri masih memiliki kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya.
Ia menilai pergantian Kapolri tidak sekadar menyangkut pergantian pejabat tinggi negara, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan konfigurasi kekuasaan pada pemerintahan baru. Dalam praktik politik modern, penataan kepemimpinan pada institusi strategis dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan di lingkungan birokrasi.
Selain itu, Nasarudin menilai Presiden Prabowo membutuhkan dukungan institusi Polri yang profesional, kompeten, dan mampu mengawal berbagai agenda prioritas nasional, mulai dari transformasi ekonomi, hilirisasi industri, hingga penguatan ketahanan pangan.
Di sisi lain, ia berpandangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih memiliki rekam jejak profesional yang baik dan masa jabatan yang masih cukup panjang. Oleh karena itu, pergantian secara mendadak berpotensi memunculkan persepsi bahwa pemerintah terburu-buru melakukan penataan jabatan strategis. Sebaliknya, mempertahankan pimpinan Polri terlalu lama juga dapat memunculkan persepsi adanya dualisme loyalitas di tubuh institusi.
Sebagai alternatif, Nasarudin memperkirakan Presiden Prabowo dapat memilih pola transisi bertahap atau reset senyap sebelum mengambil keputusan mengenai pergantian Kapolri. Strategi tersebut dinilai memungkinkan pemerintah melakukan penataan posisi-posisi strategis di lingkungan Polri terlebih dahulu sehingga proses regenerasi kepemimpinan berlangsung lebih terukur.
Keputusan mengenai posisi Kapolri diperkirakan akan menjadi salah satu kebijakan strategis yang mendapat perhatian luas dari publik. Selain menyangkut kepemimpinan institusi kepolisian, keputusan tersebut juga akan menjadi cerminan arah konsolidasi pemerintahan dalam membangun tata kelola keamanan nasional.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, pemerintah diharapkan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kepastian hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.
Apapun keputusan yang nantinya diambil Presiden, penguatan profesionalisme Polri dipandang tetap menjadi prioritas utama. Kepolisian diharapkan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta mengawal berbagai program pembangunan nasional secara profesional, independen, dan berintegritas. (*)
