Kaltimdaily.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengevaluasi kesiapan petugas, pemenuhan logistik relawan, serta perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap.
Komitmen tersebut dibahas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji saat menerima perwakilan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (19/10/2026). Pertemuan itu digelar setelah masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa terkait penanganan karhutla dan dampaknya terhadap warga.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi langkah utama untuk menekan risiko kebakaran meluas. Pemerintah provinsi, kata dia, telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
“Lebih baik kita mencegah daripada memadamkan, jadi sekali lagi berkaitan dengan karhutla,” ujar Rudy.
Ia menyebut pemerintah pusat turut memberikan pendampingan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri untuk mendukung upaya penanganan kebakaran di Kalimantan Timur. Kendati Kaltim belum termasuk dalam enam daerah prioritas penanganan karhutla pemerintah pusat, langkah pencegahan dan pengendalian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pemprov Kaltim juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membahas kebutuhan peralatan serta dukungan anggaran. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pula adanya dukungan sekitar Rp20 miliar. Wilayah Kutai Barat, Paser, dan Kutai Kartanegara menjadi sejumlah daerah yang mendapat perhatian dalam pembahasan penanganan karhutla.
Wakil Gubernur Seno Aji menjelaskan, kondisi kabut asap di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan kebakaran di wilayah setempat. Pergerakan angin dapat membawa asap dari daerah lain, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Menurut Seno, penanganan kebakaran membutuhkan dukungan operasional yang memadai, terutama bagi relawan yang bertugas langsung di lapangan. Ketersediaan makanan, perlengkapan, dan kebutuhan logistik lainnya perlu dijaga agar petugas dapat menjalankan tugas secara optimal selama proses pemadaman.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara relawan, BPBD, dan OPD terkait. Sinergi antarpihak diperlukan agar kebutuhan lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti, sekaligus menghindari hambatan dalam pelaksanaan penanganan karhutla.
Selain memprioritaskan pengendalian api, Pemprov Kaltim menaruh perhatian pada risiko kesehatan akibat kabut asap. Pendataan permukiman yang berpotensi terdampak dinilai penting untuk menentukan prioritas perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan yang lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Pemerintah juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang balita yang diduga berkaitan dengan paparan asap. Meski demikian, hubungan antara paparan tersebut dan penyebab kematian masih membutuhkan kepastian medis sehingga tidak dapat disimpulkan tanpa hasil pemeriksaan yang memadai.
Masukan dari TRC PPA Kaltim menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah dalam memperbaiki penanganan karhutla. Pemprov Kaltim menyatakan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperhatikan kebutuhan relawan, serta memperkuat perlindungan warga.
Ke depan, efektivitas penanganan karhutla di Kalimantan Timur akan ditentukan oleh kesiapan personel, kecukupan peralatan, dan kecepatan koordinasi antarlembaga. Upaya pencegahan sejak dini juga diperlukan untuk mengurangi potensi kebakaran meluas dan menekan dampak kabut asap terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, pemantauan kondisi udara dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat menjadi bagian penting dari perlindungan warga. Informasi mengenai wilayah terdampak, langkah pencegahan paparan asap, serta akses terhadap layanan kesehatan perlu disampaikan secara tepat agar masyarakat dapat mengambil tindakan yang diperlukan.
Penguatan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pada pencegahan berulangnya kebakaran dan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, relawan, serta masyarakat, upaya pengendalian karhutla di Kaltim diharapkan berjalan lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. (*)
