Kaltimdaily.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat langkah pencegahan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi meningkat akibat kondisi kemarau panjang.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memimpin rapat koordinasi terbatas untuk membahas perkembangan terbaru Karhutla sekaligus menyusun strategi penanganan agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat.
Rapat yang digelar di Harum Resort Balikpapan, Senin (24/8/2026), tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, hingga perwakilan masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Rudy menerima laporan terkait perkembangan titik panas, kondisi wilayah rawan, serta berbagai upaya penanganan Karhutla yang telah dilakukan di sejumlah daerah di Kalimantan Timur.
Rudy menegaskan, penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran semakin besar.
“Bencana ini masalah bersama dan dampaknya dirasakan semua orang. Maka harus kita hadapi bersama-sama bagaimana mengatasi dan mengantisipasinya, terlebih peran aktif masyarakat,” ujar Rudy.
Ia meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi, memperkuat komunikasi, serta mempercepat pelaporan dari lapangan. Menurutnya, informasi yang cepat dan akurat dapat membantu proses pemadaman sebelum api menyebar ke wilayah yang lebih luas.
Selain ancaman kebakaran lahan, Pemprov Kaltim juga menyoroti dampak asap Karhutla terhadap kualitas udara. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan karena aktivitas tersebut dapat memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Kebakaran mungkin belum sampai ke permukiman, tetapi efek asapnya sudah mulai dirasakan. Ini bisa membahayakan kesehatan kita,” katanya.
Kondisi cuaca panas ekstrem juga menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih. Berkurangnya debit sumber air dapat berdampak pada kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan risiko munculnya berbagai masalah kesehatan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Buyung Dodi Gunawan menyampaikan bahwa Kalimantan Timur saat ini masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan Karhutla tinggi secara nasional.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kaltim berada di peringkat kesembilan nasional dalam potensi kejadian Karhutla dan telah menetapkan status Siaga Bencana untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kebakaran.
Kabupaten Berau menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni mencapai lebih dari 400 hektare. Kemudian disusul Kutai Kartanegara sekitar 219 hektare, Kutai Barat 147 hektare, serta sejumlah wilayah lain seperti Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Mahakam Ulu, Bontang, dan Balikpapan.
Sebagai upaya memperkuat pencegahan Karhutla, Dinas Perkebunan Kaltim terus melibatkan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun serta Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
Saat ini terdapat 186 kelompok KTPA yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kelompok tersebut diharapkan mampu membantu deteksi dini serta mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran, khususnya di kawasan perkebunan dan daerah rawan.
Pemprov Kaltim juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian Karhutla, mulai dari relawan, aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat, hingga satuan tugas perusahaan yang membantu penanganan di lapangan.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan selama periode cuaca kering berlangsung. Aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api harus dihindari untuk mencegah Karhutla semakin meluas.
Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman Karhutla di Kalimantan Timur. Dengan kesiapsiagaan bersama, risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
Pemprov Kaltim memastikan pemantauan kondisi wilayah rawan Karhutla akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Langkah antisipasi sejak dini diharapkan mampu menjaga keamanan masyarakat sekaligus melindungi kawasan hutan dan lingkungan dari ancaman kebakaran. (*)
