Kaltimdaily.com, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengusulkan pembentukan forum bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat perjuangan daerah dalam memperoleh kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dari pemerintah pusat.
Usulan tersebut disampaikan Andi Harun saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027 di Samarinda, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Andi Harun, perjuangan memperjuangkan kepentingan fiskal Kaltim tidak cukup dilakukan oleh gubernur seorang diri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh kepala daerah, anggota DPR RI, DPD RI, unsur Forkopimda, hingga tokoh masyarakat agar aspirasi daerah memiliki kekuatan yang lebih besar di tingkat nasional.
“Bagaimana kalau suatu hari pak gubernur mengundang 10 kepala daerah, seluruh anggota DPR RI, anggota DPD RI, kemudian Kapolda, Kajati, Forkopimda, tokoh masyarakat. Supaya perjuangan itu ,bukan lagi sekadar perjuangan pak gubernur. Tapi menjadi perjuangan, seluruh rakyat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Andi Harun menilai, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat posisi Kalimantan Timur dalam memperjuangkan hak daerah, khususnya terkait porsi kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan, pola perjuangan serupa pernah diterapkan pada masa kepemimpinan sebelumnya dan dinilai mampu memperkuat posisi Kaltim dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Selain menjadi wadah koordinasi, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dibandingkan sekadar diskusi informal. Salah satu fokusnya adalah merumuskan strategi untuk memperjuangkan porsi fiskal yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kita ingin menjadi warga Indonesia yang bijak, tetapi sekaligus berdiri sebagai warga Kaltim yang wajar jika memperoleh porsi yang lebih besar,” katanya.
Menurut Andi Harun, peningkatan porsi fiskal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Menanggapi usulan tersebut, Anggota Bidang Komunikasi Tim Akselerasi Gubernur untuk Pembangunan (TAGGUP) Kalimantan Timur, Sudarno, mengatakan komunikasi antara Gubernur Kaltim dan para kepala daerah selama ini telah berjalan.
Ia mengungkapkan, Gubernur Rudy Mas’ud telah menjadwalkan pertemuan bersama seluruh kepala daerah dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada pekan depan.
“Insyaallah minggu depan mereka berkumpul. Salah satu yang akan dibahas kemungkinan mengenai kondisi APBD yang mengalami penurunan dan berbagai persoalan daerah lainnya,” ujar Sudarno.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi dalam menyikapi berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk penurunan APBD dan upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan fiskal Kalimantan Timur di tingkat nasional. (*)
