Kaltimdaily.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengumumkan rencana kenaikan bantuan keuangan untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya. Sebelumnya, bantuan ini berjumlah Rp50 juta per tahun, kini akan meningkat menjadi Rp150 juta.
Kenaikan ini disampaikan oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam sebuah pertemuan bersama para Ketua RT dan Kepala Desa se-Kecamatan Kenohan yang berlangsung pada Sabtu, 11 Oktober 2025, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Kahala.
Bupati Aulia Rahman menegaskan bahwa kenaikan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik di tingkat bawah dan mempercepat pemerataan pembangunan berbasis RT. “Dengan adanya tambahan anggaran ini, kami berharap kinerja RT dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat, serta mendukung program pembangunan di tingkat tersebut,” jelas Aulia.
Selain meningkatkan bantuan keuangan, Bupati Kukar juga mengungkapkan bahwa honorarium untuk Ketua RT dan pengurus RT akan disesuaikan. Ini sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“RT memegang peran penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga mereka harus mendapatkan penghargaan yang setimpal,” tambah Aulia.
Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi bagi pelaksanaan program-program pembangunan berbasis RT di Kukar. Pemerintah daerah melalui forum ini berkesempatan untuk mendengarkan langsung aspirasi, tantangan, dan solusi yang dihadapi di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif dalam mempercepat pembangunan di tingkat RT.
Sebagai penutup, Bupati Kukar berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar program pembangunan berbasis RT dapat berjalan lancar dan bermanfaat secara maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dukungan dari semua pihak, terutama para Ketua RT, diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. (*)
