Kaltimdaily.com, Hot – Korupsi masih menjadi momok serius bagi Indonesia. Terbaru, kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) terbongkar dengan jumlah dana sitaan fantastis, yakni mencapai Rp11,8 triliun. Kasus ini mencuatkan kembali betapa kuatnya kolaborasi gelap antara elite penguasa dan pihak swasta yang merugikan negara secara besar-besaran.
Presiden Prabowo Subianto dalam keterangannya menyebut bahwa kasus ini merupakan ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Ia mengkritik keras praktik persekongkolan antara pengusaha dan pejabat negara. Menurutnya, jika dibiarkan, korupsi seperti ini akan melemahkan sistem negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Dalam pandangan ekonominya, Prabowo menyebut bahwa sistem ekonomi suatu negara seharusnya dibangun berdasarkan nilai budaya dan sejarah bangsa itu sendiri. Ia mengaku tidak sepenuhnya mendukung sosialisme karena terlalu utopis, dan tidak juga membenarkan kapitalisme sepenuhnya karena terbukti menimbulkan ketimpangan sosial yang tajam.
Sebagai solusi, Prabowo mengusulkan jalan tengah—menggabungkan kreativitas dan inovasi kapitalisme, namun tetap dikontrol oleh pemerintah yang bersih dari korupsi. Menurutnya, negara harus hadir sebagai pelindung rakyat dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir elite.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya reformasi menyeluruh untuk membersihkan sistem pemerintahan dari praktek kolusi dan korupsi. Sebab, dalam sistem demokrasi saat ini, kecenderungan terjadinya state capture atau pengaruh besar pengusaha dalam pengambilan kebijakan sudah sangat mengkhawatirkan. Inilah bentuk nyata dari korupsi sistemik yang membajak kebijakan demi kepentingan segelintir orang.
Tak hanya itu, tingginya biaya politik juga menjadi akar dari politik transaksional, di mana pengusaha yang menjadi penyumbang dana kampanye menuntut balik dalam bentuk kebijakan menguntungkan. Dalam kondisi seperti ini, integritas pejabat publik pun mudah goyah.
Korupsi seperti ini tidak bisa dilawan hanya dengan retorika, tetapi membutuhkan sistem yang kuat, transparan, dan berani memutus rantai ketergantungan politik dengan kekuatan uang. Indonesia butuh sistem pengawasan yang tegas dan pemimpin yang tak kompromi terhadap pelanggaran hukum.
Sudah saatnya seluruh elemen bangsa sadar bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan biasa, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak publik yang dirampas. Reformasi struktural, penguatan hukum, dan peran aktif masyarakat harus menjadi kunci utama dalam mengakhiri praktik korupsi yang mengakar dalam. (*)
