Kaltimdaily.com, Nasional – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah insiden keracunan massal menimpa puluhan pelajar di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Peristiwa yang terjadi pada Kamis (2/4/2026) tersebut melibatkan sedikitnya 72 siswa dari empat sekolah.
Para siswa yang terdampak berasal dari SMA Negeri 91 serta SDN Pondok Kelapa 01, 07, dan 09. Mereka dilaporkan mengalami gangguan kesehatan tidak lama setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Gejala yang muncul bervariasi, mulai dari mual, muntah, diare, hingga demam. Dugaan sementara mengarah pada salah satu menu yang disajikan, yakni spageti, yang diduga tidak dalam kondisi layak konsumsi saat proses pengolahan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi insiden ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta adanya tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kejadian yang membahayakan keselamatan pelajar tidak dapat ditoleransi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, sanksi penghentian sementara operasional terhadap SPPG Pondok Kelapa 2 yang telah dijatuhkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) belum cukup memberikan efek jera. Ia mendorong agar pemerintah menjatuhkan sanksi maksimal berupa penutupan permanen serta pencabutan izin operasional bagi pihak yang terbukti lalai.
Selain itu, Charles juga menyoroti kondisi fasilitas dapur dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi yang dinilai belum memenuhi standar keamanan pangan. Kondisi tersebut diduga berkontribusi terhadap potensi kontaminasi makanan yang dikonsumsi para siswa.
Komisi IX DPR RI juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program MBG. Pemeriksaan ini mencakup proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Dalam proses pengawasan tersebut, keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai penting guna memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara ketat di setiap unit layanan MBG.
Charles menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis pencegahan. Hal ini penting agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak justru tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Kasus ini menjadi catatan krusial dalam pelaksanaan program strategis nasional yang menyasar kelompok pelajar sebagai penerima manfaat utama. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
Ke depan, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada perluasan cakupan program MBG, tetapi juga memperketat standar operasional di lapangan. Pengawasan berlapis dan transparansi dalam pengelolaan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.
Selain itu, peristiwa ini diharapkan menjadi momentum pembenahan sistem secara menyeluruh. Dengan perbaikan yang tepat, program MBG tetap dapat berjalan optimal sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda tanpa mengorbankan aspek keselamatan. (*)
