Kaltimdaily.com, Samarinda – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Samarinda buka-bukaan soal sorotan mereka terhadap pelaksanaan APBD 2024, terutama masalah transparansi penggunaan anggaran dan kurang maksimalnya kinerja perangkat daerah.
Hal ini mereka sampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2025, yang juga ngebahas persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, yang mewakili suara Fraksi PDIP, dengan tegas bilang kalau ini bukan opini pribadi, tapi pernyataan resmi fraksi yang dikasih mandat langsung.
“Ini bukan kata saya pribadi, tapi suara fraksi. Saya cuma bacain amanat aja,” katanya, Rabu (9/7/2025).
Salah satu isu paling disorot PDIP adalah soal pengelolaan retribusi parkir yang dinilai belum maksimal.
Menurut Iswandi, laporan keuangan daerah belum kasih data rinci soal titik parkir yang bermasalah dan potensi pendapatan yang ilang begitu aja.
“Kalau PAD bocor terus tanpa tindakan nyata, ya sayang banget. Harusnya bisa dimaksimalkan,” ujarnya serius.
Dia juga menyoroti sikap Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang sempat viral karena sikap tegasnya terkait dugaan bocornya pendapatan dari sektor parkir, bahkan sampai menyentil dugaan keterlibatan aparat penegak hukum.
“Langkah wali kota bagus, tapi jangan berhenti di pencitraan aja. Kita butuh hasil konkret dan terbuka,” tambah Iswandi.
Selain itu, PDIP juga mempertanyakan lambannya progres kerja sama sistem e-parking bareng perbankan.
Sejauh ini, penerapan sistem parkir digital itu cuma nyampe di beberapa mal doang, belum menyentuh titik-titik parkir lain di Kota Tepian.
“Kalau memang niat benahin parkir, ya harus serius. Jangan cuma di pusat perbelanjaan, titik-titik lain juga penting,” jelasnya.
Meski bernada tajam, PDIP menyampaikan semua kritik itu dengan maksud konstruktif. Mereka ingin tata kelola pemerintahan di Samarinda jadi lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Ini demi kemajuan bareng. Kita semua pengen Samarinda makin maju dan bersih dari kebocoran,” tutup Iswandi.
Fraksi PDIP Samarinda terus menegaskan peran mereka sebagai pengawas yang aktif dan kritis. Mereka tidak hanya sekadar menyuarakan aspirasi, tapi juga mendesak perbaikan konkret, terutama dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rentan bocor.
Dengan dorongan kuat dari fraksi ini, diharapkan Pemkot Samarinda bisa lebih transparan, inovatif, dan terbuka terhadap kolaborasi yang membawa dampak positif buat warga.
Fraksi PDIP pun siap mengawal setiap kebijakan agar pembangunan kota benar-benar terasa sampai ke masyarakat bawah. (ADV/DPRDSMR/YN)
