Kaltimdaily.com, PPU – Air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Menurut standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), air bersih yang aman untuk digunakan harus bebas dari bau, rasa, dan warna mencurigakan, serta tidak mengandung zat berbahaya. Air layak konsumsi harus terbebas dari logam berat, bakteri berbahaya, maupun kontaminan kimia.
Namun, kenyataannya, akses terhadap air bersih di Indonesia masih belum merata. Data terbaru menunjukkan sekitar 28 juta penduduk masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, sementara hanya 12 persen masyarakat yang memiliki akses langsung ke air minum aman.
Kesenjangan akses air bersih terlihat di berbagai wilayah. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pemenuhan kebutuhan air bersih baru mencapai 30 persen. Sebagian besar warga masih bergantung pada sumur dan aliran sungai yang kualitasnya belum terjamin.
Bahkan di kota besar seperti Jakarta, persoalan air bersih menjadi masalah klasik yang belum terpecahkan, dengan kebutuhan mencapai puluhan ribu liter per detik. Kondisi ini semakin kompleks akibat pencemaran limbah rumah tangga dan industri, yang menurut data, telah mencemari tujuh dari sepuluh sumber air rumah tangga di Indonesia.
Air bersih memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa penggunaan air bersih mampu mencegah berbagai penyakit menular seperti diare, tifus, hingga stunting pada anak. Sebaliknya, air yang terkontaminasi dapat menimbulkan dampak kesehatan serius, terutama bagi anak-anak dan kelompok masyarakat rentan.
Buruknya sanitasi akibat keterbatasan air bersih juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Indonesia.
Upaya penyediaan air bersih terus dilakukan pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan. Program pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi pengolahan air, hingga distribusi air di wilayah rawan kekeringan menjadi langkah nyata untuk mengatasi krisis.
Di tingkat lokal, sejumlah inovasi muncul, seperti inisiatif mahasiswa di Jember yang berhasil mengolah air selokan menjadi air layak konsumsi menggunakan teknologi sederhana. Meski demikian, upaya tersebut masih memerlukan dukungan yang lebih luas dan konsisten.
Air bersih tidak sekadar menjadi kebutuhan, melainkan juga hak dasar seluruh warga negara. Oleh karena itu, penyediaan air bersih harus dipandang sebagai investasi penting bagi kesehatan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Tanpa solusi berkelanjutan, krisis air bersih dikhawatirkan akan semakin memburuk seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan degradasi lingkungan.
Ke depan, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pengelolaan air bersih berbasis keberlanjutan, dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta sebagai bagian dari solusi. Dengan sinergi yang kuat, pemerataan akses air bersih dapat terwujud sehingga masyarakat di seluruh pelosok negeri mampu menikmati hak yang sama.
Lebih dari sekadar infrastruktur, penyediaan air bersih juga harus dipadukan dengan edukasi tentang pentingnya menjaga sumber daya air. Dengan kesadaran kolektif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi krisis air bersih dan sekaligus mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. (*)
