Kaltimdaily.com – Kabar gembira buat warga Kalimantan Timur! Pemprov Kaltim lewat Dinas PUPR-Pera resmi meluncurkan program pembebasan biaya administrasi perumahan buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini termasuk salah satu dari enam gebrakan Gratispol yang lagi digenjot Pemprov Kaltim demi meringankan beban warganya.
Kepala PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda atau yang akrab disapa Nanda, bilang kalau skema ini akan menanggung semua biaya administrasi yang biasanya bikin pusing calon pembeli rumah. Mulai dari notaris, balik nama, sampai provisi bank, semua ditanggung pemerintah dengan plafon maksimal Rp10 juta per unit rumah. “Bank yang menentukan kelayakan kredit. Kalau sudah disetujui, baru biaya administrasi ditanggung pemerintah,” jelas Nanda di Samarinda, Minggu (24/8/2025).
Cara ngajuinnya juga nggak ribet. Pertama, calon debitur sepakat dulu sama pengembang soal rumah yang mau dibeli. Habis itu, tinggal lengkapin berkas administrasi dan serahin ke bank penyalur. Bank yang bakal ngecek kemampuan bayar cicilan. Kalau kredit udah disetujui, otomatis biaya admin bakal ditanggung Pemprov Kaltim sesuai plafon.
Program ini makin mantep karena berjalan beriringan dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat. Lewat skema ini, bunga kredit dipatok maksimal cuma 5 persen. Bukan cuma itu, batas maksimal penghasilan buat ikut program juga naik, dari Rp7 juta jadi Rp11 juta per bulan. “Kalau penghasilannya kecil, bukan berarti nggak bisa. Asal disiplin nabung, misalnya sejuta per bulan, tetap bisa cicil rumah,” tambah Nanda.
Biar makin gampang diakses masyarakat, Pemprov Kaltim juga gandeng banyak bank penyalur, seperti BTN, BTN Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Kaltimtara. Dengan jaringan bank yang nyebar hampir di semua kabupaten/kota, program ini diyakini bisa dijangkau masyarakat luas. “Selama ada bank-bank itu di kota atau kabupaten, program ini bisa jalan,” ungkap Nanda.
Kebijakan ini jelas jadi langkah konkret Pemprov Kaltim dalam mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah buat punya rumah layak huni. Dengan dihapusnya beban biaya administrasi yang biasanya memberatkan, diharapkan angka kepemilikan rumah di Kaltim makin meningkat. Program ini juga sejalan sama visi pemerintah pusat buat memperluas akses perumahan murah dan inklusif bagi semua kalangan.
Banyak warga Kaltim yang sebelumnya ragu buat ambil rumah karena mikir biaya tambahan di awal terlalu berat. Dengan adanya program ini, mindset itu bisa berubah karena pemerintah udah hadir langsung jadi penolong. Tinggal bagaimana masyarakat bisa disiplin nabung dan manfaatin kesempatan emas ini.
Ke depan, Pemprov Kaltim optimistis kalau program Gratispol ini bukan cuma bantu MBR punya rumah, tapi juga dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Soalnya, sektor properti yang bergerak otomatis bakal ngasih efek domino ke sektor lain, dari lapangan kerja, UMKM, sampai pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan perumahan. (*)
