Kaltimdaily.com, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan memulai program validasi data warga miskin pada Oktober 2025. Kegiatan ini menurunkan 150 enumerator dengan anggaran mencapai Rp376 juta. Langkah tersebut ditempuh untuk memperbarui basis data penerima bantuan sosial agar lebih akurat serta menjadi acuan resmi pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, menjelaskan bahwa setiap enumerator ditargetkan memverifikasi sedikitnya 106 warga. Para petugas akan menerima bayaran Rp23.550 untuk setiap data yang berhasil diklasifikasi. “Enumerator akan dibayar sesuai jumlah data yang diklasifikasi. Mereka bekerja mulai Oktober mendatang,” ujar Toetoek di Bontang, Sabtu (27/9/2025).
Dalam teknisnya, enumerator bertugas mengelompokkan masyarakat miskin berdasarkan sistem desil, yakni metode pembagian populasi ke dalam 10 kelompok tingkat kesejahteraan. Data hasil klasifikasi kemudian diproses dengan pendekatan geospasial untuk menghasilkan peta sosial ekonomi yang lebih akurat. Hasil validasi ini akan menjadi basis resmi Pemkot Bontang dalam menyusun kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga lapangan, Dinsos-PM membuka rekrutmen enumerator melalui pendaftaran daring. Setelah melewati seleksi administrasi, peserta yang dinyatakan lolos akan langsung ditugaskan pada Oktober 2025. Toetoek menegaskan, proses ini sangat krusial karena menyangkut ketepatan data penerima bantuan maupun intervensi sosial lainnya.
Program validasi data ini diharapkan mampu mengurangi potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan. Dengan basis data yang lebih terstruktur dan berbasis geospasial, Pemkot Bontang optimistis penanganan kemiskinan bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, validasi data warga miskin menjadi langkah strategis Pemkot Bontang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial sekaligus meningkatkan efektivitas program kesejahteraan. Dengan data yang lebih presisi, diharapkan seluruh program bantuan bisa berjalan lebih transparan dan efisien.
Ke depan, Pemkot Bontang berencana menjadikan hasil validasi ini sebagai rujukan utama dalam perumusan kebijakan jangka panjang. Pemerintah optimistis bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam pendataan akan menciptakan basis data yang lebih akuntabel sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program sosial.
Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Bontang semakin serius dalam menekan angka kemiskinan melalui perbaikan sistem administrasi dan pemetaan sosial. Dengan dukungan semua pihak, program ini diharapkan membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang. (*)
