Kaltimdaily.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melayangkan kritik tajam terhadap PT Pertamina (Persero). Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, ia menilai Pertamina tidak serius memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya dalam pembangunan kilang baru.
Menurut Purbaya, pembangunan kilang minyak baru sangat mendesak karena impor bahan bakar minyak (BBM) terus membebani keuangan negara. Ia menegaskan bahwa hingga kini Pertamina belum juga menepati janji untuk menghadirkan fasilitas pengolahan baru. “Sudah puluhan tahun kita impor BBM. Sejak kecil sampai sekarang tidak pernah ada kilang baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa sejak dirinya bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 2018, rekomendasi pembangunan kilang sudah diberikan. Bahkan, kala itu Pertamina berjanji membangun tujuh kilang dalam kurun waktu lima tahun. Namun, janji tersebut hingga kini belum terealisasi. “Satu pun nggak jadi kan? Malah ada yang terbakar,” sindirnya.
Ia juga menyoroti tawaran dari investor Tiongkok yang sempat bersedia membangun kilang dengan skema jual-beli produk selama 30 tahun sebelum dialihkan ke Pertamina. Tawaran tersebut ditolak dengan alasan Pertamina telah memiliki rencana sendiri. “Masalahnya bukan karena tidak bisa, tapi memang Pertamina malas-malasan saja,” kata Purbaya menambahkan.
Meski mendapat kritik, terdapat perkembangan positif dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Berdasarkan laporan terbaru, progres fisik proyek tersebut telah mencapai sekitar 96 persen pada Agustus 2025. Pekerjaan utama meliputi pembangunan unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC), Propylene Recovery Unit (PRU), serta integrasi unit lama dengan fasilitas baru.
Proyek RDMP Balikpapan dengan nilai investasi mencapai US$7,4 miliar ini ditargetkan rampung pada kuartal IV 2025. Setelah selesai, kapasitas kilang Balikpapan diproyeksikan meningkat menjadi 360 ribu barel per hari dan mampu menghasilkan BBM berstandar Euro V.
Jika sesuai target, kilang Balikpapan akan beroperasi penuh setelah akhir 2025. Kehadiran kilang ini diharapkan mampu memperkuat produksi BBM dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Meski demikian, sorotan Menkeu menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Ke depan, konsistensi Pertamina dalam menuntaskan proyek-proyek kilang akan menjadi kunci untuk mengurangi defisit energi nasional. Pemerintah pun diharapkan memberikan pengawasan lebih ketat agar target pembangunan infrastruktur energi benar-benar tercapai.
Selain itu, keberhasilan Pertamina dalam menyelesaikan proyek kilang strategis akan berpengaruh besar terhadap stabilitas fiskal negara. Dengan berkurangnya impor BBM, beban anggaran dapat ditekan sehingga ruang fiskal pemerintah semakin longgar untuk dialokasikan pada sektor pembangunan lainnya. (*)
