Kaltimdaily.com, Nasional – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan bahwa penyelewengan di semua level pemerintahan masih jadi masalah gede banget. Dalam pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR, Jumat (15/8), Prabowo bilang kalau selama 299 hari memimpin, dia makin sadar betapa parahnya masalah korupsi yang nyebar di berbagai sektor.
Dia juga menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat supaya kekuasaan nggak jadi absolut dan malah merusak. “Kekuasaan absolut bakal jadi korup secara absolut,” kata Prabowo, mengingatkan kita semua soal sejarah kelam penguasa yang nggak diawasi.
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuka suara tentang betapa seriusnya masalah penyelewengan di Indonesia, terutama di kalangan pemerintahan. Dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8), Prabowo menyampaikan bahwa setelah hampir satu tahun memimpin, dia semakin memahami seberapa besar tantangan yang harus dihadapi, yaitu korupsi yang melibatkan banyak sektor di negeri ini.
Menurut Prabowo, pengawasan yang lebih ketat sangat dibutuhkan supaya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak berubah menjadi absolut, yang pada akhirnya akan menyebabkan penyelewengan dan korupsi. “Kekuasaan yang tidak diawasi akan selalu terjerumus ke dalam korupsi,” jelasnya.
Korupsi bukan cuma masalah di tingkat pemerintahan pusat, tapi juga merambah ke berbagai badan negara, termasuk BUMN dan BUMD. Prabowo menegaskan bahwa dia tidak akan menutup-nutupi kenyataan ini dan merasa penting untuk masyarakat Indonesia mengetahui fakta tersebut agar bisa memperbaiki keadaan.
Prabowo juga mengingatkan pentingnya peningkatan pengawasan agar penyelewengan yang lebih besar bisa dihindari. “Ini jadi pekerjaan rumah besar untuk kita semua,” ujar Presiden Prabowo, menekankan bahwa pengawasan yang efektif adalah kunci untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
Ke depan, Prabowo berharap agar seluruh elemen bangsa bergerak bersama untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan jujur dan transparan. Tanpa pengawasan yang lebih kuat, negara ini berisiko mengalami kerusakan yang lebih parah. Tugas kita bersama untuk menjaga kepercayaan rakyat dan memastikan Indonesia bebas dari korupsi.
Semua pihak, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, harus sadar bahwa perbaikan di bidang pengawasan adalah langkah utama untuk menjaga masa depan Indonesia yang lebih bersih dan adil. (*)
