Kaltimdaily.com, Indonesia – Pemerintah lagi cari cara biar harga tiket pesawat nggak mahal-mahal banget.
Bahkan, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sampai bikin Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat buat urus ini.
Nah, Menhub Budi Karya Sumadi, yang juga ikutan di Satgas ini, bocorin jurus baru mereka buat nekan harga tiket!
Salah satu jurusnya, nih, pajak suku cadang pesawat bakal dihapus! Pajak ini dianggap bikin harga tiket jadi makin mahal. Kata Budi Karya, kalau pajak ini dihapus, nggak cuma bikin tiket pesawat turun, tapi juga bisa ngasih efek positif ke sektor lain, lho.
“Beneran deh, kalau pajak suku cadang dihapus, tiket pesawat pasti turun. Selain itu, industri suku cadang dan bengkel pesawat di Indonesia bisa makin cuan karena beban biaya turun. Jadinya, bisa buka lapangan kerja baru juga,” jelas Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Pemerintah lagi serius banget buat nurunin harga tiket pesawat, bro! Menko Luhut sampai bentuk Satgas khusus buat urusan ini.
Salah satu langkah yang diambil adalah ngilangin pajak suku cadang pesawat yang dinilai jadi biang kerok mahalnya tiket. Menhub Budi Karya Sumadi bilang, kalau pajak ini dihapus, efeknya bakal dobel: tiket pesawat bisa turun dan industri suku cadang dalam negeri bisa berkembang.
Pajak suku cadang yang dihapus nggak cuma bikin tiket murah, tapi juga bantu industri perawatan pesawat di Indonesia. Kalau pajak masih ada, maskapai bisa aja lari ke luar negeri buat perbaikan pesawat karena lebih murah.
“Kalau pajak suku cadang ini masih ada, maskapai kita malah pilih perbaikan pesawat di luar negeri, yang bikin capital flight alias uang lari ke luar negeri,” jelas Budi Karya.
Kabar baiknya, Kementerian Keuangan udah setuju buat bahas penghapusan pajak ini. Bahkan, selain pajak suku cadang, Budi Karya juga usul buat hapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dan tiket pesawat. Menurutnya, beban PPN di sektor penerbangan ini cuma ada di Indonesia, yang bikin harga tiket makin mahal.
Menhub paham kalau penghapusan PPN bisa bikin negara kehilangan potensi pendapatan. Tapi, dia yakin ini perlu dilakukan biar harga tiket pesawat lebih terjangkau buat masyarakat, apalagi di daerah terpencil yang sangat butuh transportasi udara.
Dalam langkah menurunkan harga tiket pesawat, pemerintah nggak cuma berhenti di penghapusan pajak suku cadang pesawat. Budi Karya juga menyoroti PPN yang dikenakan pada avtur dan tiket penumpang. Beban PPN ini diyakini sebagai salah satu penyebab utama harga tiket melambung tinggi, padahal di negara-negara lain, sektor penerbangan tidak dibebani pajak yang sama.
Menurut Budi Karya, penerbangan di Indonesia saat ini bukan lagi dianggap barang mewah. Banyak wilayah, terutama daerah-daerah terpencil seperti Wakatobi dan Kerinci, sangat membutuhkan transportasi udara untuk konektivitas. Jadi, melihat penerbangan sebagai kebutuhan tersier sudah nggak relevan lagi.
Dia mengakui bahwa penghapusan PPN bisa berdampak pada pendapatan negara. Namun, dampak tersebut harus dilihat dari sisi lain, yaitu bagaimana penerbangan bisa jadi lebih terjangkau dan mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di daerah yang sulit dijangkau oleh moda transportasi darat atau laut.
Kalau semua kebijakan ini bisa direalisasikan, bukan cuma harga tiket pesawat yang bakal turun, tapi juga industri penerbangan di Indonesia bisa makin kompetitif.
Dengan adanya investor asing yang juga berminat masuk lewat KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), diharapkan ada peningkatan layanan dan infrastruktur di sektor penerbangan yang bakal menguntungkan semua pihak. (*)
