Kaltimdaily.com – Wacana penghapusan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) makin ramai diperbincangkan.
Kali ini, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ikut angkat suara dan mendukung usulan dari Menteri HAM Natalius Pigai soal pencabutan SKCK dari persyaratan administratif.
Menurut Habiburokhman, SKCK itu nggak terlalu bermanfaat.
“Saya setuju sih, masyarakat juga udah tahu kok siapa yang pernah punya masalah hukum. Nggak perlu SKCK juga udah kelihatan,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/3/2025).
Politikus dari Partai Gerindra ini juga menilai SKCK nggak berdampak signifikan terhadap pendapatan negara (PNBP), jadi malah bikin kerja polisi makin ribet tanpa hasil besar.
“Ingat saya sih enggak signifikan ya. Buat apa juga polisi repot ngurusin SKCK,” lanjutnya.
Sebelumnya, Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, udah resmi ngirim surat ke Mabes Polri buat minta penghapusan SKCK. Suratnya dikirim pada 21 Maret 2025 lalu.
Dalam surat itu, ia menyoroti tingginya angka residivisme alias mantan narapidana yang balik lagi ke penjara karena sulit cari kerja gara-gara SKCK.
Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, bilang kalau mantan napi sering ditolak kerja hanya karena syarat SKCK.
“Akhirnya mereka merasa hidup di dalam lapas malah lebih aman dan pasti, makanya mereka balik lagi ke sana,” jelasnya.
Nicholay menambahkan, SKCK justru jadi penghalang utama buat mantan napi yang pengen berubah dan balik ke jalan yang benar.
Bukan malah bantu reintegrasi sosial, SKCK malah bikin hidup makin susah.
Menteri HAM dan jajarannya juga mendorong perusahaan serta instansi buat lebih terbuka sama mantan narapidana. Menurut mereka, semua orang berhak dapat kesempatan kedua dan layak buat hidup normal lagi tanpa stigma.
Kalau SKCK benar-benar dihapus, ini bisa jadi titik balik buat reformasi sistem penerimaan kerja di Indonesia.Fokusnya bukan lagi sekadar ‘bersih dari catatan’, tapi lebih ke niat dan kemampuan seseorang buat berubah jadi pribadi yang lebih baik.
Di tengah perjuangan menghapus diskriminasi terhadap mantan napi, penghapusan SKCK bisa jadi langkah penting.
Tapi tentu aja, harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang matang, supaya jangan sampai malah dimanfaatkan buat hal negatif. (*)
