Kaltimdaily.com, Kukar – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sedang fokus membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Andi Faisal, memberikan penegasan penting terkait anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN) di Kukar. Ia memastikan bahwa anggaran TPP tetap aman, meski ada desas-desus mengenai pemotongan.
Andi Faisal menegaskan bahwa isu mengenai pengurangan TPP pada tahun 2026 adalah tidak benar. Ia memastikan bahwa pembayaran TPP untuk ASN Kukar tidak akan terganggu, meskipun pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan. “Kami membantah keras isu mengenai pemotongan TPP, InsyaAllah masih aman,” ujar Andi Faisal pada Senin, 20 Oktober 2025.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa pemangkasan DBH dari pemerintah pusat mencapai 76 persen, sehingga hanya 24 persen yang dialokasikan ke daerah. Meskipun demikian, Kukar, yang merupakan salah satu penyumbang terbesar DBH untuk pusat, tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan ASN di daerahnya. “Meskipun ada pemangkasan besar dari pusat, Kukar tetap memastikan TPP ASN tetap berjalan normal,” tegasnya.
Andi Faisal juga menyampaikan bahwa meskipun beberapa daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tekanan fiskal, Kukar tetap stabil berkat kontribusinya yang signifikan terhadap keuangan nasional. Ia meminta agar ASN Kukar tidak terpengaruh oleh isu yang beredar. “Para ASN harus tetap fokus pada tugas mereka dan bekerja secara profesional,” tambahnya.
Dengan adanya penegasan dari DPRD Kukar, pihak pemerintah daerah memastikan keuangan daerah tetap stabil. Selain itu, mereka juga menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kesejahteraan ASN, meskipun ada tantangan besar dalam dinamika fiskal nasional yang sedang terjadi.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penegasan ini menjadi langkah penting agar ASN Kukar merasa tenang dan dapat bekerja secara optimal. Pemerintah daerah juga berjanji untuk terus memperjuangkan hak-hak ASN, termasuk TPP, agar tetap terjamin dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan dari DPRD Kukar menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai negeri. (*)
