Kaltimdaily.com, Kukar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memacu pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam proses tersebut, perhatian juga tertuju pada isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Namun, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Andi Faisal, menegaskan bahwa anggaran TPP ASN Kukar tetap aman.
Menurut Andi Faisal, kabar mengenai rencana pemotongan TPP pada tahun 2026 tidak benar. Ia memastikan bahwa pembayaran TPP akan tetap dilakukan secara penuh meskipun terjadi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Isu pemotongan TPP tidak benar, Insyaallah anggaran tetap aman,” ujar Andi Faisal, Senin (20/10/2025).
Politisi dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, pemangkasan DBH dari pusat cukup signifikan, mencapai 76 persen, sehingga daerah hanya menerima sekitar 24 persen dari total dana. Meski demikian, Kukar sebagai salah satu penyumbang DBH terbesar untuk pemerintah pusat, masih mampu menjaga stabilitas fiskal dan memastikan kesejahteraan ASN tidak terganggu. “Walau ada pemangkasan, Kukar tetap menjaga agar TPP ASN dibayar penuh,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dana pusat, namun Kukar masih berada dalam kondisi aman. Hal ini berkat kontribusi besar Kukar dalam mendukung keuangan nasional dan pengelolaan keuangan daerah yang disiplin serta efisien.
Selain itu, Andi Faisal yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kukar, mengimbau seluruh ASN agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang beredar. Ia meminta para pegawai tetap bekerja secara profesional dan fokus menjalankan tugas pelayanan publik. “Kepala daerah dan DPRD Kukar terus berkomitmen memperjuangkan agar hak ASN, termasuk TPP, tetap dibayarkan sesuai aturan,” tambahnya.
Dengan penegasan tersebut, DPRD Kukar memastikan bahwa kondisi keuangan daerah tetap terkendali di tengah dinamika fiskal nasional. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan setiap hak ASN terlindungi.
Langkah DPRD Kukar ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan ASN dan stabilitas ekonomi daerah. Di tengah ketidakpastian fiskal nasional, kebijakan yang berpihak pada aparatur pemerintah menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan pelayanan publik yang efektif dan berintegritas.
Ke depan, DPRD Kukar berencana memperkuat strategi perencanaan anggaran agar tidak bergantung penuh pada DBH. Upaya diversifikasi pendapatan daerah melalui sektor-sektor produktif seperti pariwisata, pertanian, dan industri berbasis lokal diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi Kukar secara berkelanjutan. (*)
