Kaltimdaily.com, IKN – Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi belum ngasih lampu hijau buat terbitin Keppres soal Bandara Nusantara.
Meski bandara ini hampir kelar, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatiin sebelum bisa dipakai buat umum.
Menurut Menteri Perhubungan, kalau Keppres udah keluar, bandara bisa langsung dibuka, tapi masalahnya, terminalnya belum cukup buat banyak penerbangan.
“Sebenernya sih, kalau udah ada Keppres, bandara ini bisa langsung jalan. Cuma masalahnya, terminalnya masih terbatas, cuma bisa nanggung 10-15 penerbangan per hari. Kalau lebih dari itu, ya kita harus bangun lagi. Nah, buat ngebangun ini ada konsep Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” jelas Menhub yang udah menjabat sejak 2016 ini.
Nantinya, pengelolaan Bandara Nusantara bakal dipegang sama PT Angkasa Pura Indonesia.
Mereka bakal gandeng investor asing buat bangun dan ngembangin bandara yang akan jadi penunjang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kita lagi jalanin proyek ini, di mana PT Angkasa Pura Indonesia bakal kolaborasi sama investor asing. Ini bisa jadi peluang bagus, karena investasi dari luar negeri bakal menguntungkan,” tambahnya.
Presiden Joko Widodo hingga kini masih belum memberikan kepastian terkait penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Bandara Nusantara.
Meski pembangunan bandara tersebut hampir rampung, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi sebelum bisa digunakan secara penuh untuk umum.
Menurut Menteri Perhubungan, bandara ini sebetulnya bisa langsung dibuka begitu Keppres diterbitkan.
Namun, masalahnya terletak pada kapasitas terminal yang saat ini hanya diperuntukkan bagi penerbangan khusus.
“Kalau hanya 10-15 penerbangan sehari sih masih bisa. Tapi kalau lebih, kita perlu membangun terminal baru. Dan untuk itu, kita akan pakai skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha),” jelas Menhub.
Untuk pengelolaan Bandara Nusantara ke depannya, PT Angkasa Pura Indonesia akan berkolaborasi dengan investor asing melalui konsep KPBU.
Investor tersebut menunjukkan minat besar karena proyek ini dinilai menguntungkan secara bisnis dan membawa manfaat bagi pengembangan IKN.
Bandara Nusantara memang menjadi salah satu infrastruktur penting yang diandalkan untuk menunjang aktivitas di Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Meski fisik bandara sudah hampir selesai, proses operasionalnya ternyata masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo.
Saat ini, yang menjadi perhatian adalah kesiapan terminal bandara yang masih terbatas untuk penerbangan dalam jumlah kecil.
Keberadaan Bandara Nusantara diharapkan bisa mendukung mobilitas, terutama di kawasan IKN. Oleh karena itu, pemerintah pun tidak main-main dalam proses pengembangannya.
Menhub menjelaskan, jika penerbangan harian sudah melebihi kapasitas, diperlukan penambahan infrastruktur. Skema KPBU menjadi pilihan pemerintah untuk mempercepat proses ini, dengan melibatkan swasta dalam pengembangan fasilitas.
PT Angkasa Pura Indonesia nantinya akan memegang peran utama dalam pengelolaan Bandara Nusantara.
Untuk mempercepat pengembangan, mereka akan menggandeng investor asing yang sudah menunjukkan minat besar terhadap proyek ini.
Melalui KPBU, diharapkan bandara ini bisa berkembang lebih cepat dan optimal untuk melayani penerbangan umum, baik domestik maupun internasional.
Dengan adanya investasi asing, tak hanya Bandara Nusantara yang diuntungkan, namun juga sektor lain di IKN yang secara tidak langsung ikut terdorong oleh peningkatan infrastruktur transportasi.
Bandara ini nantinya tidak hanya melayani penerbangan komersial, tetapi juga akan menjadi gerbang penting bagi kegiatan ekonomi dan bisnis di kawasan ibu kota baru. (*)
