Kaltimdaily.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperketat langkah antisipasi menjaga pasokan air bersih di Kecamatan Samboja dan Samboja Barat menyusul menurunnya cadangan air baku di Instalasi PDAM Sungai Merdeka. Tanpa tambahan curah hujan, persediaan air yang tersisa diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 bulan.
Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, melakukan peninjauan ke Instalasi PDAM Sungai Merdeka di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, pada Sabtu (17/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi ketersediaan air baku, sisa daya tampung, serta strategi mempertahankan pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan utama yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah menurunnya fungsi kawasan tangkapan air yang menopang sumber pasokan PDAM di Samboja. Kawasan tangkapan air yang awalnya memiliki luas sekitar 52.000 hektare dilaporkan mengalami penurunan fungsi secara signifikan, dengan area yang masih mampu menampung air hujan tersisa hanya sekitar lima hektare.
Volume genangan air yang tersedia saat ini diperkirakan mencapai 80.000 meter kubik. Tanpa peningkatan curah hujan, jumlah tersebut diproyeksikan hanya menopang kebutuhan air baku selama sekitar 1,5 bulan ke depan. Situasi ini menuntut penanganan serius agar distribusi air kepada pelanggan tidak terganggu.
Rendi menegaskan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif sebelum persediaan air semakin berkurang. Keberlanjutan layanan air bersih, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi warga Samboja dan Samboja Barat yang bergantung pada pasokan dari instalasi tersebut.
Sejumlah upaya telah dijalankan untuk meningkatkan kapasitas penampungan, termasuk pengerukan sedimentasi menggunakan alat berat hingga kedalaman sekitar dua meter. Namun, kondisi topografi dan keterbatasan area genangan membuat pengerukan tidak dapat dilanjutkan secara maksimal.
Sebagai alternatif, Pemkab Kukar kini mempertimbangkan penanganan yang lebih berkelanjutan. Rendi menilai pengembangan infrastruktur penampungan air baku, termasuk opsi memperdalam atau membangun tampungan tambahan, dapat menjadi jalan keluar memperkuat cadangan air menghadapi musim kemarau.
Melalui koordinasi lintas pihak, pemerintah daerah diharapkan merumuskan langkah teknis berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat Samboja. Perencanaan matang diperlukan agar pengelolaan sumber air tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan pasokan air bersih dalam jangka panjang.
Optimalisasi sumber daya yang tersedia dan penyiapan solusi infrastruktur menjadi prioritas Pemkab Kukar agar pelayanan air bersih tetap berjalan di tengah keterbatasan air baku yang melanda Samboja dan Samboja Barat.
Krisis air baku yang melanda Samboja memperlihatkan betapa rapuhnya ketahanan sumber daya air lokal ketika kawasan tangkapan air tidak lagi difungskan secara optimal. Penurunan drastis luas area tangkapan dari 52.000 hektare menjadi hanya sekitar lima hektare menunjukkan adanya tekanan ekologis yang panjang dan berkelanjutan.
Faktor alih fungsi lahan, degradasi hutan, serta perubahan tata guna ruang menjadi elemen yang perlu dikaji ulang secara serius oleh otoritas daerah agar akar persoalan dapat dipotong, bukan sekadar menanggulangi gejalanya.
Bagi masyarakat Samboja dan Samboja Barat, ancaman kekeringan air baku berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga, sanitasi, hingga aktivitas ekonomi yang mengandalkan pasokan air stabil. Risiko ini juga berimbas pada sektor publik seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan layanan dasar lain yang menuntut ketersediaan air bersih tanpa jeda.
Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam melestarikan kawasan tangkapan air dan efisiensi penggunaan air menjadi sama pentingnya dengan kebijakan infrastruktur yang disiapkan pemerintah.
Ke depan, Pemkab Kukar diharapkan tidak hanya fokus pada solusi tanggap darurat seperti pengerukan sedimentasi, melainkan juga menyusun peta jalan ketahanan air jangka panjang untuk Samboja.
Pembangunan embung alternatif, rehabilitasi hutan tangkapan air, serta penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan lingkungan menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Kegagalan menyusun rencana menyeluruh hari ini berisiko menjadikan Samboja sebagai wilayah rawan krisis air berulang setiap musim kemarau tiba. (*)
