Kaltimdaily.com, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi isu mengenai adanya dana yang mengendap di rekening kas daerah (RKUD) dengan menegaskan bahwa tidak ada dana milik pemerintah kota yang sengaja dibiarkan mengendap.
Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan serupa di sejumlah daerah yang disorot oleh pemerintah pusat. Andi Harun memastikan bahwa seluruh dana yang ada di RKUD Bank BPD Kaltimtara merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berjalan sesuai dengan siklus anggaran yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, dana yang tercatat dalam RKUD bukan merupakan dana yang mengendap, melainkan dana yang belum dibayarkan karena kegiatan atau kontrak yang terkait masih dalam proses. Andi Harun menjelaskan bahwa penerimaan keuangan daerah berlangsung secara bertahap, dimulai dari Januari hingga Desember, melalui mekanisme per triwulan. Dana tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil pajak provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum.
“Saldo yang terlihat di RKUD bukan karena diendapkan, tetapi karena kegiatan yang masih berjalan. Misalnya, proyek fisik yang pembayaran progresifnya bertahap atau gaji pegawai yang belum sepenuhnya dibayarkan untuk dua bulan ke depan,” ujarnya. Wali Kota juga menegaskan bahwa semua transaksi keuangan yang tercatat dalam kas daerah sepenuhnya diawasi dengan ketat dan tidak ada dana yang digunakan di luar ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan ini, Andi Harun juga menambahkan bahwa Pemkot Samarinda berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua dana yang ada di RKUD tercatat dengan jelas, dan pemerintah daerah siap untuk memberikan penjelasan jika ada pertanyaan terkait pengelolaan anggaran. Pemkot Samarinda akan terus berupaya menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang jujur dan efisien.
Ke depan, Pemkot Samarinda akan lebih intensif melakukan evaluasi dan monitoring terhadap setiap tahap penggunaan anggaran agar proses pembangunan kota bisa berjalan lancar. Transparansi ini diharapkan dapat mengurangi persepsi negatif terkait pengelolaan anggaran dan memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan bersama. (*)
