Kaltimdaily.com, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengurai kemacetan di kawasan Jalan DI Pandjaitan, khususnya pada simpang Jalan Gunung Lingai dan Jalan PM Noor, Kecamatan Sungai Pinang. Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Pemaparan Laporan Akhir Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Gunung Lingai, yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda pada Selasa (14/10/2025) siang.
Rapat yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda itu dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, baik dari tingkat kota maupun provinsi. Di antaranya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim, Dinas PUPR-Pera Kaltim, Satlantas Polresta Samarinda, Subdit Gakkum Ditlantas Polda Kaltim, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga tim konsultan yang selama ini melakukan simulasi rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut.
Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, menyampaikan bahwa kondisi lalu lintas di simpang Gunung Lingai membutuhkan intervensi serius. “Jadi intinya, perlu ada langkah cepat dan strategis untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Jalan DI Pandjaitan, khususnya di simpang Gunung Lingai,” ujarnya usai mendengarkan paparan tim konsultan dan masukan dari peserta rapat.
Menurut Wali Kota, penanganan akan dilakukan melalui dua tahap, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Untuk solusi jangka pendek, Pemkot Samarinda akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memasang barrier beton guna mengatur jalur kendaraan agar lebih tertib. “Kami ingin masyarakat memahami pola baru rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. Minggu depan, rencana ini akan dimantapkan kembali dan langsung disosialisasikan,” tambahnya.
Sementara untuk jangka panjang, Pemkot Samarinda menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya pelebaran dua jembatan di Jalan PM Noor yang berdekatan dengan simpang Gunung Lingai. Jika BBPJN Kaltim siap mengalokasikan anggaran untuk pelebaran jalan dan jembatan tersebut, maka Pemkot Samarinda juga akan segera menangani proses pembebasan lahan. “Kalau BBPJN siap lebarkan jembatan dan jalan, saya juga siap bebaskan lahan. Bahkan kalau harus diteken minggu depan, saya siap,” tegas Andi Harun.
Selain itu, Wali Kota juga mendorong Dinas PUPR-Pera Kaltim untuk mempercepat pembangunan ring road atau jalan lingkar luar yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan di pusat kota. Dinas PUPR Kota Samarinda pun diminta melakukan pembenahan drainase, mengingat genangan air yang sering terjadi turut memperburuk kondisi lalu lintas di kawasan tersebut.
Tak hanya itu, camat dan lurah setempat juga diminta turun langsung untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan, termasuk aktivitas pasar tumpah yang sering menyebabkan kemacetan. “Saya minta agar para camat dan lurah segera melakukan pengecekan dan penataan kembali kawasan yang rawan macet akibat aktivitas perdagangan liar,” ucapnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan perubahan nyata dalam sistem lalu lintas di Samarinda. Pemkot menargetkan rekayasa lalu lintas baru ini tidak hanya memperlancar mobilitas kendaraan, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi warga di sekitar wilayah Sungai Pinang.
Sebagai tindak lanjut, Dishub Samarinda akan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan sistem baru ini. Pemerintah optimistis, dengan koordinasi lintas sektor yang solid, persoalan kemacetan di kawasan tersebut dapat terurai dan membawa dampak positif bagi kenyamanan masyarakat Kota Samarinda secara keseluruhan. (*)
