Hasto Kena Vonis 3,5 Tahun, Tapi Masih Jadi Sekjen PDIP?
Kaltimdaily.com, Politik – Meski udah divonis 3,5 tahun penjara, Hasto Kristiyanto ternyata masih resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Hal itu ditegaskan langsung sama kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro.
Menurutnya, gak ada perubahan posisi di internal partai pasca putusan hakim itu keluar.
“Sejauh ini, Sekjen Partai masih beliau,” ujar Aryo ke awak media, Jumat (25/11/2025).
Senada dengan itu, Guntur Romli – politikus PDIP lainnya – juga menyebut bahwa penggantian Sekjen adalah hak penuh dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Jadi, meskipun Hasto kena kasus, belum tentu langsung digeser.
“Mas Hasto masih Sekjen PDI Perjuangan. Perubahan Sekjen itu hak prerogatif Bu Mega,” kata Guntur.
Waktu ditanya soal pelaksanaan kongres partai, Guntur bilang belum ada kabar pasti. Tapi kalau lihat tradisi, biasanya memang digelar di Bali. “Belum ada info soal kongres. Tapi biasanya memang di Bali,” tambahnya.
Menanggapi vonis 3,5 tahun itu, Guntur justru bilang kalau semua ini udah bisa ditebak dari awal. Menurutnya, kasus yang menjerat Hasto ini lebih ke arah politik daripada hukum murni.
“Ini kasus politik, bukan murni hukum. Bahkan tadi siang sebelum sidang jam 13.45, Mas Hasto udah bilang ke kita kalau dia bakal divonis 4 tahun. Dia udah tahu sejak April 2025,” ungkap Guntur.
Lebih jauh, Guntur menyoroti soal Harun Masiku yang belum juga ditangkap. Katanya, seharusnya Harun yang jadi fokus KPK, tapi malah Hasto yang dijadikan kambing hitam.
“Kalau mau adil, Harun Masiku dong yang dicari. Tapi karena KPK gagal nangkep, malah Hasto yang dijadikan tersangka, dituduh bantu kabur dan hambat penyidikan,” jelasnya.
Vonis terhadap Hasto Kristiyanto emang bikin panas suhu politik, apalagi dengan posisi strategisnya sebagai Sekjen PDIP. Tapi hingga kini, Megawati belum memberikan sinyal bakal mengganti Hasto dari jabatannya.
Kasus ini makin nunjukin betapa tarik ulur politik dan hukum di Indonesia kadang gak bisa dipisahin.
Satu yang jelas, drama Harun Masiku masih jauh dari selesai, dan banyak pihak mulai mempertanyakan arah penegakan hukum yang makin kabur. (*)
