Kaltimdaily.com – Rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dalam APBD Kalimantan Timur 2026 menuai sorotan publik. Selain besaran anggaran, jumlah personel TAGUPP yang mencapai 47 orang turut menjadi perhatian karena dinilai cukup besar dan berpotensi membebani keuangan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan penjelasan terkait urgensi pembentukan TAGUPP. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk TAGUPP tidak semata-mata dipandang sebagai biaya, melainkan sebagai investasi strategis dalam mendukung kualitas pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Rudy, pengelolaan anggaran daerah yang mencapai puluhan triliun rupiah membutuhkan dukungan tenaga ahli yang kompeten. Kehadiran TAGUPP, kata dia, bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam perumusan kebijakan dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk TAGUPP. Oleh karena itu, keberadaan tim ahli dinilai penting sebagai langkah mitigasi risiko dalam proses pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Rudy memastikan bahwa pembentukan TAGUPP telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah agar keberadaan TAGUPP memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dilakukan secara sembarangan.
Terkait jumlah anggota TAGUPP yang mencapai puluhan orang, Rudy menilai komposisi tersebut masih dalam batas wajar. Ia menyebutkan bahwa setiap anggota TAGUPP dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi di bidang masing-masing, sehingga mampu memberikan kontribusi konkret terhadap percepatan pembangunan.
Perdebatan mengenai anggaran dan struktur TAGUPP hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Publik menilai bahwa efektivitas TAGUPP perlu dibuktikan melalui hasil nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur.
Ke depan, kinerja TAGUPP akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah diharapkan mampu menunjukkan bahwa keberadaan TAGUPP benar-benar memberikan nilai tambah, baik dalam aspek pembangunan maupun efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas TAGUPP dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan pengawasan yang optimal, keberadaan TAGUPP diharapkan mampu menjawab berbagai keraguan sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
