Kaltimdaily.com, Samarinda – Serikat Pekerja Kampus (SPK) lagi-lagi bikin gebrakan dengan sikap kritisnya.
Pasalnya, ribuan kampus negeri maupun swasta yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor PTN mendeklarasikan dukungan penuh buat program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Tapi, langkah itu langsung menuai kritik keras dari SPK. Mereka menilai kampus sekarang makin “tunduk” sama kepentingan politik, bukannya jadi ruang bebas buat ilmu pengetahuan.
“Kampus malah jadi stempel kekuasaan, bikin pembiaran arogansi, premanisme, bahkan keserakahan merajalela,” tegas SPK.
Dalam manifesto yang mereka keluarkan, SPK menjabarkan beberapa praktik yang dianggap merugikan civitas akademika. Pertama, soal proses pemilihan rektor yang dianggap penuh intervensi politik.
Dengan aturan Menteri punya 35% suara (sesuai Permenristekdikti No. 21/2018), rektor bisa “disandera” lewat barter kepatuhan. Kedua, kampus digoda dengan jabatan-jabatan empuk seperti kursi kementerian, staf ahli, hingga pimpinan BUMN/BUMD.
Semua itu dinilai bikin kampus makin jauh dari idealismenya.
SPK juga menuding kekuasaan udah “membunuh” akal sehat para intelektual kampus dengan uang dan jabatan. Alhasil, hampir semua program pemerintah—meski kadang nggak masuk akal—tetap dilegitimasi kampus. Mereka bahkan menyebut kampus sekarang ibarat “wastafel kekuasaan” yang tugasnya cuma cuci dosa-dosa penguasa.
Karena itu, SPK lewat pernyataan resminya menyerukan empat poin penting:
- Ajak Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor PTN sadar fungsi kampus sebagai ruang kritis, bukan stempel kekuasaan.
- Tolak kooptasi kampus jadi alat politik.
- Kampus harus berperan sebagai kontrol kekuasaan, bukan pengaman.
- Serukan kepada seluruh pekerja kampus, mahasiswa, dan civitas akademika untuk menolak upaya normalisasi yang membodohi akal sehat.
“Kampus jangan jadi wastafel kekuasaan!” tegas Ketua SPK, Dia Al Uyun, dalam keterangannya.
SPK berharap gerakan ini bisa membuka mata banyak pihak, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, agar nggak terlena dengan jebakan kekuasaan.
Menurut mereka, kampus seharusnya tetap berdiri di garis rakyat, jadi pengawal demokrasi, dan tempat melahirkan gagasan kritis untuk perubahan.
Dengan suara lantang yang terus digaungkan SPK, publik pun bakal melihat apakah kampus masih bisa mempertahankan idealismenya, atau justru makin larut dalam pusaran politik kekuasaan.
Pada akhirnya, masa depan independensi kampus bakal ditentukan oleh keberanian seluruh civitas akademika untuk menjaga integritas dan berpihak pada kebenaran. (*)
