Kejagung Pulihkan Rp13,25 Triliun dari Kasus Korupsi CPO, Prabowo Subianto Beri Pujian
Kaltimdaily.com, Korupsi – Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil memulihkan kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari perkara korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang menyeret tiga perusahaan besar, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Uang pengganti itu diserahkan secara resmi dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025) di Jakarta.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras para aparat penegak hukum. “Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat,” ujar Prabowo.
Kasus korupsi CPO ini bermula dari periode 2021 hingga 2022, saat Mahkamah Agung memutus bersalah lima terdakwa terkait manipulasi izin ekspor minyak sawit. Setelah serangkaian penyelidikan, Kejagung menetapkan tiga korporasi besar tersebut sebagai tersangka pada Juni 2023. Dalam tuntutannya, jaksa meminta ketiganya membayar ganti rugi sebesar Rp17,6 triliun, termasuk denda dan kewajiban utang kepada negara.
Namun, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025 mengejutkan publik dengan menjatuhkan vonis bebas kepada seluruh terdakwa. Majelis hakim menyatakan bahwa meskipun terdapat penyimpangan administratif, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Tidak berhenti di situ, Kejagung kemudian mengungkap adanya dugaan suap sebesar Rp60 miliar yang disebut-sebut menjadi latar belakang putusan bebas tersebut. Uang tersebut diduga mengalir kepada mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang kini menjabat Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, serta sejumlah hakim lainnya.
Empat orang telah resmi ditahan, antara lain Arif Nuryanta, dua pengacara perusahaan (Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri), serta Panitera Muda PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan. Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, membeberkan adanya praktik pemufakatan jahat antara pengacara dan oknum pengadilan.
Menurut Qohar, negosiasi awal uang suap dimulai dari Rp20 miliar sebelum akhirnya disepakati menjadi Rp60 miliar untuk memastikan vonis bebas. “Setelah menerima uang Rp4,5 miliar, oleh ASB uang dimasukkan ke dalam goodie bag dan dibagi bertiga,” ungkapnya. Uang suap itu disebut diterima oleh tiga hakim, yakni Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto.
Pengungkapan ini menjadi salah satu kasus besar yang menyoroti praktik mafia peradilan di Indonesia. Kejagung menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini dan akan terus menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain dalam skandal tersebut.
Kasus korupsi CPO ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan di sektor komoditas strategis. Banyak pihak menilai, langkah tegas Kejagung dan dukungan penuh Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi kini memasuki babak baru yang lebih transparan dan tanpa kompromi.
Ke depan, publik berharap agar proses hukum terhadap para pelaku berjalan tuntas dan memberikan efek jera. Kasus ini tidak hanya menjadi peringatan bagi korporasi besar, tetapi juga pembuktian bahwa hukum di Indonesia harus berpihak pada keadilan, bukan pada kekuasaan atau uang. (*)
