Kaltimdaily.com – Terkini, Komisi I DPRD Kota Samarinda ngadain Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, H. Samri Shaputra.
Rapat ini dihadiri anggota Komisi I lainnya, seperti Suparno, Aris Mulyanata, Sinar Alam, Markaca, dan Marlina, plus perwakilan Forum Honorer R3 Bersatu Kota Samarinda.
Ada yang menarik nih, ternyata dari ribuan peserta seleksi PPPK yang ikut, cuma sekitar 900 orang yang lolos.
Samri bilang banyak yang gagal karena keahlian mereka nggak sesuai sama formasi yang dibutuhin.
Samri juga nyebutin kalau honorer yang nggak lolos masih punya kesempatan buat jadi PPPK paruh waktu, tapi sayangnya mereka nggak bakal dapet tunjangan kayak ASN atau PNS.
Samri pun menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem seleksi yang ada, karena sekarang sistemnya terasa nggak relevan dan malah bikin bingung.
Salah satu perwakilan Forum Honorer R3 Bersatu, Immanuel, pun nggak tinggal diam. Dia berharap sistem seleksi PPPK di masa depan bisa lebih berpihak ke honorer yang udah lama ngelakuin tugasnya.
Menurut dia, sistem peringkat yang diterapin sekarang malah bikin semuanya jadi nggak jelas.
Jadi, dia berharap pemerintah pusat bisa bikin aturan yang lebih adil buat honorer yang udah kerja lama, dengan memperhitungkan pengalaman dan usia mereka.
Plt Kepala BKPSDM Kota Samarinda, Julian, juga ikut bicara soal ini.
Dia bilang kalau pengangkatan PPPK di daerah cuma bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Meskipun jumlah tenaga honorer yang terdaftar lebih dari 5.000 orang, aturan pembatasan belanja pegawai yang nggak boleh lebih dari 30% APBD jadi kendala utama.
Tahun 2024, Kota Samarinda alokasikan anggaran buat angkat 2.300 orang, yang sebagian besar bakal ditempatkan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, banyak yang berharap sistem seleksi PPPK diubah agar lebih memprioritaskan mereka yang udah lama bekerja, bukan cuma berdasarkan peringkat atau angka.
Para honorer yang sudah berpengalaman pasti punya nilai tambah yang nggak bisa dilihat sekadar dari angka di ujian. Kualitas dan dedikasi mereka di lapangan patut diapresiasi lebih, kan?
Ke depan, semoga sistem seleksi PPPK nggak cuma jadi proses administratif, tapi juga mencerminkan penghargaan yang lebih adil buat tenaga honorer yang udah lama berjuang.
Jangan sampe mereka yang udah kerja bertahun-tahun malah terus-terusan terpinggirkan hanya karena kebijakan yang kurang tepat. (*)