Kaltimdaily.com, Samarinda – Drama penggusuran Pasar Subuh Samarinda bikin heboh, apalagi pas Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzha, muncul langsung di lokasi pada Jumat (9/5/2025).
Bukannya adem, situasi malah makin panas karena nggak ada satupun perwakilan Pemerintah Kota yang nongol. Vananzha pun nggak bisa nyembunyiin rasa kecewanya.
“Lah ini kenapa bisa-bisanya kegiatan kayak gini dijalanin tanpa koordinasi jelas? Dewan aja nggak diajak komunikasi,” ucapnya geram.
Ia juga mempertanyakan prosedur yang ditempuh dalam penggusuran ini, terutama soal legalitas dan siapa yang bertanggung jawab.
Menurut Vananzha, polisi dan Satpol PP di lapangan cuma menjalankan perintah. Tapi sayangnya, mereka yang justru kena semprot dari warga.
“Harusnya kan yang punya keputusan ada di situ, jangan nyuruh-nyuruh saja tapi nggak berani muncul,” sindirnya tajam.
Politisi PDI Perjuangan ini bilang, andai dari awal ada komunikasi, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Warga bisa ngerti, dan mungkin nggak perlu ada bentrokan.
“Kalau dimusyawarahkan, bisa jadi warga bakal bongkar sendiri lapaknya. Nggak perlu sampai kayak gini,” lanjutnya.
Nggak tinggal diam, DPRD rencananya bakal gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) minggu depan buat kupas tuntas masalah ini. RDP itu bakal ngundang semua pihak — dari pedagang, mahasiswa, sampai instansi pemerintah dan aparat keamanan.
Vananzha juga minta banget ke depan Pemkot jangan cuma main perintah dari balik meja.
“Turun dong ke lapangan, dengerin langsung suara warga. Masyarakat butuh kepastian, bukan dibikin panik dengan penggusuran sepihak,” tegasnya.
Masyarakat Pasar Subuh pun berharap suara mereka nggak cuma dianggap angin lalu. Mereka pengen keadilan dan kejelasan, bukan keputusan yang dijatuhkan sepihak tanpa solusi.
Penggusuran ini seolah jadi cermin lemahnya komunikasi antara pengambil kebijakan dan rakyat kecil.
Ke depan, semoga semua pihak bisa duduk bareng dulu sebelum bertindak, biar nggak ada lagi drama yang bikin hati panas dan perut pedagang makin meringis. (ADV/DPRDSMR/YN)