Kaltimdaily.com, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Samarinda lagi-lagi harus nambah jam kerja buat ngebut ngerampungin Raperda soal Pengelolaan Pemakaman Umum. Info ini dikasih langsung oleh Wakil Ketua Pansus I, Ronal Lonteng, mewakili ketua pansus, Aris Mulyanata, saat ngobrol sama media, Rabu (18/6/2025).
Ronal bilang kalau isi raperda ini cukup kompleks. Soalnya enggak cuma ngebahas soal kuburan biasa, tapi juga mencakup pemakaman berdasarkan agama dan kepercayaan. Jadi, gak hanya fokus di kuburan umum doang, tapi juga menyentuh pemakaman Muslim, non-Muslim, dan yang berdasarkan keyakinan lain.
Menurut Ronal, sekarang ini ada banyak jenis pemakaman di Samarinda. Ada yang dikelola pemerintah, ada juga yang dipegang swasta atau bahkan OPD kayak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). “Makanya kita udah sering duduk bareng sama Perkim dan Bidang Aset Daerah buat ngumpulin data dan masukan,” jelasnya.
Pansus juga enggak asal bikin aturan. Mereka ngintip sistem yang udah jalan di kota lain kayak Bogor dan Balikpapan, biar bisa nyesuaiin sama kondisi Samarinda tapi tetep ada benchmark dari daerah lain yang udah lebih dulu punya aturan serupa.
Yang bikin pembahasan makin panjang adalah pasal soal zonasi pemakaman, yang katanya sempet hilang di draft terakhir. Padahal menurut Perkim, zonasi itu penting banget buat nentuin lahan mana aja yang layak jadi tempat pemakaman ke depannya. “Itu sebabnya kita minta waktu tambahan, biar semua bisa dikaji ulang dengan serius,” terang Ronal.
Saat ini Pansus I lagi nunggu data final dari Perkim dan Badan Pengelola Aset Daerah, khususnya terkait jumlah lahan kosong dan kebutuhan anggaran buat mendukung pelaksanaan peraturan nantinya. “Kita nggak mau bikin aturan cuma buat formalitas. Harus real, bisa jalan, dan ada anggaran yang mendukung,” tegasnya.
Dengan perpanjangan masa kerja ini, harapannya Raperda tentang Pemakaman Umum di Samarinda nggak cuma jadi dokumen doang, tapi bisa jadi solusi konkret buat warga. Terutama biar nggak ada lagi cerita soal lahan kuburan penuh, tumpang tindih, atau nggak jelas pengelolaannya.
Kalau perda ini kelar dan jalan, ke depannya pemakaman di Samarinda bakal lebih tertata rapi, punya zonasi yang jelas, dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang kepercayaan. Jadi, enggak cuma ngurus yang hidup aja, tapi yang udah tiada juga dapet perhatian serius dari pemerintah. (ADV/DPRDSMR/YN)
