Kaltimdaily.com, Samarinda – Kuota penerima Beasiswa Kaltim Tuntas jadi bahan obrolan panas setelah Ketua BP-BKT, Iman Hidayat, buka suara soal alasan di balik pemotongan anggaran.
Katanya, ini gara-gara penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun ini.
“Pas Gubernur Isran Noor, anggaran murni buat beasiswa bisa sampai Rp 250 miliar, terus ditambah Rp 250 miliar lagi di anggaran perubahan. Totalnya jadi Rp 500 miliar. Tapi sekarang cuma Rp 200 miliar di anggaran murni dan cuma nambah Rp 20 miliar di anggaran perubahan. Jadi total Rp 220 miliar aja, jauh banget turunnya,” jelas Iman waktu ngobrol di ruang kerjanya, Rabu (18/9/2024).
Pemotongan ini langsung berdampak ke jumlah penerima beasiswa. Dari sekitar 295 ribu pendaftar, cuma 47 ribu yang diterima. Prioritas tahun ini lebih ke masyarakat miskin, yang jumlahnya sekitar 20 ribu penerima dari total kuota 47 ribu.
Iman juga menegaskan, BP-BKT cuma ngurus seleksi berdasarkan skor ketat, sementara keputusan anggaran ada di tangan pemerintah provinsi. Walaupun gitu, banyak yang kecewa, terutama mahasiswa berprestasi yang merasa IPK-nya bagus tapi gak lolos.
“Protes banyak sih, ada yang IPK-nya 4 tapi tetep gak lolos. Soalnya bukan nilai aja yang dilihat, tapi akreditasi prodi juga ngaruh. Misalnya, IPK 4 dari prodi B skornya 331,818, sedangkan batas minimalnya 335. Jadi gak lolos deh. Tapi kalau IPK 3,9 dari prodi A bisa lolos karena akreditasi prodi bantu ningkatin skor,” tambah Iman.
Dia juga minta mahasiswa buat milih kampus yang lebih oke, biar akreditasi perguruan tinggi di Kaltim makin meningkat. “Masa kita mau kalah, IKN bakal ada di sini, tapi akreditasi kampus masih gitu-gitu aja?” cetusnya.
Soal tudingan ada “penerima titipan” atau favoritisme, Iman langsung bantah tegas. “Kalau ada bukti penerima beasiswa yang lolos dengan skor di bawah standar, saya kasih hadiah. Banyak yang nitip, tapi kalau skornya gak cukup, ya gak lolos,” katanya dengan yakin.
Iman berharap ke depannya, pemerintah bisa nambah anggaran biar lebih banyak mahasiswa Kaltim yang bisa dapet pendidikan tinggi yang layak.
**Tata Ulang Paragraf:**
Pemangkasan kuota penerima Beasiswa Kaltim Tuntas jadi sorotan. Ketua BP-BKT, Iman Hidayat, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran adalah penyebab utama penurunan ini. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun ini. Saat era Gubernur Isran Noor, anggaran beasiswa bisa mencapai Rp 500 miliar, tapi tahun ini hanya tersedia Rp 220 miliar, atau hanya 46 persen dari anggaran tahun lalu.
Dampak pemangkasan ini langsung terasa pada jumlah penerima beasiswa. Dari 295 ribu pendaftar, hanya 47 ribu yang diterima, dengan prioritas diberikan kepada masyarakat miskin. Dari total penerima, 20 ribu di antaranya berasal dari kategori miskin.
Iman menjelaskan, proses seleksi berdasarkan skor ketat, dan pihak BP-BKT hanya menjalankan tugas tersebut.
Namun, banyak mahasiswa berprestasi yang kecewa karena meski memiliki IPK sempurna, mereka tetap tidak lolos seleksi. Salah satu alasannya adalah faktor akreditasi program studi yang turut mempengaruhi skor akhir.
Selain itu, Iman mendorong mahasiswa untuk memilih kampus berkualitas agar akreditasi perguruan tinggi di Kaltim bisa meningkat.
Dia juga menegaskan bahwa tidak ada penerima beasiswa “titipan”. Jika ada yang bisa membuktikan penerima dengan skor di bawah standar, dia siap memberikan hadiah.
Iman berharap di masa mendatang, alokasi anggaran untuk beasiswa bisa ditingkatkan agar lebih banyak mahasiswa yang bisa menikmati pendidikan tinggi berkualitas di Kalimantan Timur.
Kondisi pengurangan kuota Beasiswa Kaltim Tuntas ini cukup memprihatinkan bagi banyak pihak, terutama bagi mahasiswa yang berharap besar pada program tersebut. Banyak yang merasa bahwa pemotongan anggaran ini berpotensi menghambat generasi muda Kaltim dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Sebagai provinsi yang sedang dipersiapkan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), kualitas pendidikan di Kaltim seharusnya menjadi perhatian utama.
Iman Hidayat juga menyinggung pentingnya akreditasi kampus dalam proses seleksi. Hal ini menjadi salah satu perhatian karena kualitas kampus di Kaltim perlu ditingkatkan agar mahasiswa dari provinsi ini bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Bukan hanya soal IPK tinggi, tapi akreditasi program studi juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penerimaan beasiswa. Ini menandakan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kaltim harus menjadi agenda penting pemerintah ke depan.
Terkait tudingan adanya “penerima titipan”, Iman membantah keras. Proses seleksi berdasarkan skor yang sudah ditetapkan, dan jika ada penerima beasiswa dengan skor di bawah standar, dia siap memberikan bukti transparansi. Hal ini diharapkan dapat menjaga integritas program beasiswa ini agar tetap murni dan adil bagi semua pihak.
Ke depan, harapan besar tertuju pada pemerintah provinsi agar anggaran beasiswa bisa kembali ditingkatkan.
Dengan alokasi yang lebih besar, lebih banyak mahasiswa Kaltim yang bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sejalan dengan visi besar Kalimantan Timur sebagai pusat pembangunan nasional di era IKN. (*)