Sri Mulyani Tunda Konferensi Pers APBN KiTa Gara-Gara Isu Massa
Kaltimdaily.com, Nasional – Acara konferensi pers APBN KiTa yang harusnya digelar pagi Jumat (29/8/2025) akhirnya ditunda mendadak. Agenda yang semula dijadwalkan jam 09.30 WIB di kantor Kemenkeu, Jakarta, batal digelar karena ada info soal pergerakan massa yang dianggap rawan bikin provokasi di sekitar lokasi.
Lewat pesan resmi dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu ngumumin kalau jadwal konferensi pers diundur ke Rabu, 3 September 2025. “Ijin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025,” tulis Kemenkeu dalam keterangannya.
Pihak Kemenkeu juga minta maaf atas perubahan mendadak ini. Tapi mereka nggak kasih detail lebih jauh soal siapa massa yang dimaksud atau bentuk aksinya kayak gimana.
Penundaan ini makin jadi sorotan karena belakangan Jakarta lagi panas sama demo mahasiswa dan masyarakat sipil. Beberapa waktu lalu, BEM UI sampai BEM SI sempat turun ke jalan depan Polda Metro Jaya. Aksi mereka dipicu insiden tewasnya driver ojek online yang tertabrak kendaraan taktis Brimob, kasus yang bikin publik geram.
Meski begitu, belum ada kepastian apakah isu massa yang bikin Sri Mulyani tunda konferensi pers ada hubungannya sama aksi mahasiswa tersebut. Yang jelas, pemerintah pilih langkah aman biar acara nggak jadi pemicu situasi makin runyam.
Dengan jadwal baru yang ditetapkan pada 3 September 2025, masyarakat masih bisa nunggu update langsung dari Sri Mulyani soal kondisi APBN terbaru. Walaupun mundur beberapa hari, konferensi pers ini tetap dinanti karena biasanya jadi acuan penting buat lihat arah kebijakan ekonomi negara.
Keputusan Sri Mulyani menunda acara ini juga bisa dibaca sebagai langkah hati-hati. Ia lebih milih memastikan situasi kondusif ketimbang maksa acara tetap jalan dengan risiko keamanan. Publik pun berharap penundaan ini justru bikin isi konferensi pers nanti jadi lebih komprehensif dan menjawab keresahan soal kondisi fiskal saat ini.
Kalau ke depan dinamika politik dan aksi unjuk rasa makin intens, Sri Mulyani mungkin bakal lebih sering hadapi situasi serupa. Tapi dengan pengalaman panjangnya di pemerintahan, publik percaya ia tetap bisa menjaga kredibilitas sekaligus transparansi soal keuangan negara. (*)
