Kaltimdaily.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda dihadapkan pada keterbatasan anggaran dalam menyusun belanja daerah untuk tahun 2026, khususnya dalam sektor perhubungan.
Kondisi fiskal yang belum longgar menyebabkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda harus memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kebutuhan operasional dasar, sementara ruang untuk pengembangan layanan transportasi masih sangat terbatas.
Kepala Dishub Samarinda, Manalu, menjelaskan bahwa pagu anggaran untuk instansinya tercatat sekitar Rp63 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk belanja rutin, seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, biaya operasional penerangan jalan umum (PJU), dan kebutuhan lainnya yang tidak dapat ditunda.
Manalu menyebutkan, bahwa sebagian besar dana ini hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pokok operasional, dengan anggaran pemeliharaan infrastruktur dan sarana transportasi yang hanya tersedia sekitar Rp1 miliar per tahun—jumlah yang jauh dari cukup untuk mendukung pertumbuhan transportasi yang terus berkembang.
Ia mengakui bahwa kondisi ini berpotensi mengganggu kualitas layanan publik. Layanan PJU dan pengoperasian lampu lalu lintas menjadi sektor yang paling rentan mengalami gangguan jika tidak didukung dengan tambahan anggaran. Dishub pun harus melakukan penyesuaian ketat agar layanan dasar tetap dapat berjalan dengan maksimal meskipun anggaran terbatas.
Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dishub Samarinda telah mengusulkan beberapa program strategis, termasuk pengembangan angkutan umum massal sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas. Namun, keterbatasan anggaran yang menekankan efisiensi membuat sebagian besar program ini belum dapat terwujud sesuai harapan.
Dishub Samarinda juga tengah menjajaki peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi sungai. Salah satu potensi yang sedang dikaji adalah penataan tambatan kapal di kawasan Harapan Baru, yang saat ini menghasilkan sekitar Rp80 juta per bulan, atau hampir Rp1 miliar per tahun. Manalu percaya bahwa jika penataan dilakukan sesuai standar teknis dan fasilitas dermaga ditingkatkan, kontribusi sektor ini terhadap PAD dapat lebih optimal.
Meski anggaran yang tersedia terbatas, Dishub Samarinda tetap berkomitmen untuk menjaga layanan dasar tetap berjalan. Pihaknya berharap ke depan ada kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas transportasi dan keselamatan lalu lintas di kota ini.
Dengan berbagai upaya efisiensi dan inovasi yang sedang dijalankan, Dishub Samarinda berharap dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi meskipun anggaran terbatas. Diharapkan, dengan adanya peningkatan PAD dan dukungan kebijakan fiskal yang lebih besar, kualitas transportasi kota dapat ditingkatkan secara berkelanjutan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat Samarinda. (*)
