Kaltimdaily.com, Balikpapan – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Indonesia berencana untuk menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar mulai tahun 2026.
Langkah strategis ini akan dicapai dengan memanfaatkan produksi dalam negeri, terutama melalui kebijakan campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit yang dipadukan dengan solar hingga 50% (B50). Salah satu proyek utama yang mendukung kebijakan ini adalah operasionalisasi Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina, yang dijadwalkan diresmikan pada Januari 2026.
Bahlil menjelaskan dalam konferensi pers bahwa implementasi program B50 dan beroperasinya RDMP Balikpapan akan memungkinkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan solar tanpa harus bergantung pada impor. Pada akhir 2025, impor solar Indonesia diperkirakan turun sebesar 3,3 juta kiloliter, berkat suksesnya program biodiesel yang telah berjalan.
Pemerintah menargetkan pemanfaatan biodiesel sepanjang 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter, melebihi target yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kiloliter, yang mencerminkan pencapaian 105,2 persen.
Program biodiesel Indonesia, khususnya campuran B50, terus berkembang. Bahlil mengungkapkan bahwa uji coba untuk campuran biodiesel B50 dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2026. Jika uji coba ini berhasil, implementasi penuh program biodiesel B50 akan dimulai pada semester kedua tahun tersebut, yang diharapkan dapat mempercepat kemandirian energi Indonesia di sektor solar dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mendukung keberlanjutan energi terbarukan. Keberhasilan dalam program biodiesel B50 akan membuka jalan bagi pengembangan energi terbarukan lainnya di Indonesia, yang dapat mengurangi jejak karbon dan mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan.
Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan dan peningkatan penggunaan biodiesel, Indonesia berharap dapat menciptakan ketahanan energi yang lebih baik, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian akibat fluktuasi harga energi global. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya transisi energi yang lebih berkelanjutan. (*)
