Kaltimdaily.com, Kaltim – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menanggapi rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diusulkan pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat pimpinan yang digelar di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim, Samarinda, pada Senin (6/10/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Seno Aji, Sekdaprov Sri Wahyuni, dan kepala perangkat daerah lainnya.
Menurut Gubernur Harum, pemangkasan TKD berpotensi berdampak besar terhadap pembangunan daerah, terutama bagi Kalimantan Timur yang merupakan penghasil utama minyak, gas, dan batu bara. Dalam rapat tersebut, Harum mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan dalam waktu dekat untuk memperjuangkan anggaran pembangunan Kaltim. “Saya memerlukan data yang akurat terkait sumber pendapatan daerah untuk memperkuat argumen kami,” jelasnya.
Rencana pemotongan yang diperkirakan mencapai lebih dari 50 persen dari alokasi sebelumnya akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan. Berdasarkan KUA-PPAS 2026, Kaltim diproyeksikan akan menerima transfer dana sebesar Rp9,33 triliun, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana insentif daerah. Harum menekankan pentingnya lobi kepada pemerintah pusat agar kebijakan ini tidak merugikan Kaltim, mengingat kontribusi fiskal daerah yang cukup signifikan.
Selain memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat, Gubernur Harum juga mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim lebih kreatif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung kelancaran program-program prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan bahwa sektor pertanian di Kaltim menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun ini, Kaltim berhasil memanen 300 ribu ton gabah kering dan menargetkan 350 ribu ton pada akhir tahun. Perluasan lahan sawah seluas 1.800 hektare menjadi langkah konkret untuk mencapai swasembada beras pada tahun depan. Dengan optimisme ini, diharapkan Kaltim dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan luar daerah dan mendukung ketahanan pangan nasional. (*)
