Kaltimdaily.com, Kutai Kartanegara — DPRD Kaltim terus memperkuat komitmen membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif di tingkat daerah. Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang digelar di Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (23/10/2025), berbagai pemangku kepentingan berdiskusi tentang tantangan dan solusi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur, adil, dan berintegritas.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Daini Rahmat dari Bawaslu Kaltim dan akademisi Endro S. Efendi.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, yang menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga marwah demokrasi lokal.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan, tetapi juga dari kualitas partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Kita ingin memastikan Pilkada 2025 berjalan bersih, bebas politik uang, dan berorientasi pada program, bukan sekadar popularitas,” ujar Reza.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian penting dari upaya membangun pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik. “Kami di DPRD mendukung penuh langkah seperti ini, karena demokrasi harus tumbuh dari akar rumput. Ketika masyarakat paham hak dan tanggung jawabnya, maka kualitas kepemimpinan daerah pun meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Daini Rahmat dari Bawaslu Kaltim menyoroti tantangan besar dalam Pilkada langsung, terutama maraknya praktik politik uang dan rendahnya partisipasi pemilih muda.
“Bawaslu berkomitmen memperkuat pengawasan partisipatif. Kami ingin masyarakat ikut menjadi pengawas, bukan hanya penonton. Demokrasi yang kuat lahir dari partisipasi aktif rakyat,” tegas Daini.
Senada dengan itu, pengamat politik dan akademisi Endro S. Efendi menilai bahwa Pilkada langsung merupakan sarana pendidikan politik yang penting bagi masyarakat. Namun, katanya, tanpa literasi politik yang kuat, demokrasi bisa terjebak dalam pragmatisme.
“Masalah utama kita bukan pada sistemnya, tetapi pada perilaku politik yang masih transaksional. Karena itu, pendidikan politik harus berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu,” jelas Endro.
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan masyarakat Desa Sungai Meriam. Mereka diajak memahami tantangan dan tanggung jawab sebagai pemilih dalam sistem demokrasi langsung.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program resmi DPRD Kaltim dalam rangka Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Provinsi Kaltim. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar pelaksanaan Pilkada serentak 2025 di Kalimantan Timur dapat berjalan damai, transparan, dan berintegritas.
“Demokrasi adalah milik bersama. Dengan memahami nilai-nilainya, kita bisa memastikan suara rakyat benar-benar menjadi penentu arah pembangunan daerah,” tutup Reza.(Yn)
