Kaltimdaily.com, Kutai Barat —
Semangat penguatan demokrasi tak hanya digaungkan di kota-kota besar. Di jantung pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya di Kampung Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-6 sukses digelar pada Sabtu, 19 Juli 2025.
Dengan mengangkat tema hak dan kewajiban warga negara, kegiatan ini menekankan pentingnya membangun kesadaran politik di tingkat akar rumput. Puluhan peserta dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat, hingga warga kampung, aktif terlibat dalam diskusi yang berlangsung interaktif.
Dua narasumber utama hadir memberikan perspektif dari sudut pandang birokrasi dan politik:
- Herlina Christine, SH., MH., Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kutai Barat,
- dan Muhammad Aidil Shiddiq, Anggota DPW PAN Kaltim.
Keduanya menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif warga, terutama generasi muda, dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik di level lokal.
Diskusi dipandu oleh moderator Muhammad Rendi Renaldy, yang menjaga dinamika forum tetap hidup dan partisipatif. Banyak peserta menyampaikan pandangan soal tantangan demokrasi di kampung, termasuk minimnya akses informasi politik yang adil dan berimbang.
Abdul Rahman Agus juga menyebut bahwa pemuda harus jadi agen demokrasi di wilayah pinggiran. Dirinya menegaskan pentingnya mendorong pemuda sebagai pelopor pendidikan politik di daerah terpencil.
“Pemuda harus jadi agen penyebar demokrasi. Mereka yang paling adaptif terhadap perubahan, dan paling kuat untuk membawa nilai-nilai kebangsaan sampai ke pelosok,” jelasnya.
Menurutnya, demokrasi tidak bisa hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Pendidikan politik yang merata harus menjadi prioritas agar kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara benar-benar tumbuh dari bawah.
“Bicara demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi soal keterlibatan dalam pembangunan, soal gotong royong, soal bicara dan didengar. Ini yang ingin kita bangun melalui PDD ini,” lanjutnya.
Ia berharap kegiatan serupa terus dikembangkan agar demokrasi menjadi budaya bersama, bukan hanya agenda lima tahunan.(*)
