Kaltimdaily.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda baru aja ngadain Rapat Dengar Pendapat (RDP) di lantai 2 gedung DPRD, Kamis (15/5/2025). Topik utamanya panas banget: penolakan relokasi pedagang Pasar Subuh Karang Mumus. Acara ini ngumpulin banyak pihak, mulai dari wakil rakyat, jajaran Pemkot, sampai perwakilan pedagang sendiri.
RDP ini dipimpin langsung sama Wakil Ketua DPRD, Ahmad Vananzha, bareng Ketua Komisi I Samri Shaputra dan Ketua Komisi II Iswandi. Hadir juga Asisten II Setkot Samarinda Marnabas, Kadis Perdagangan Nurrahmani (yang akrab dipanggil Yama), Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu, Kasatpol PP Anis Siswantini, Dinas Pasar, Bagian Ekonomi Setkot, serta pihak kecamatan dan kelurahan terkait.
Masalah utamanya ternyata soal status lahan Pasar Subuh yang ternyata milik pribadi. Menurut Ketua Komisi I, Samri Shaputra, pemilik lahan udah nggak ngasih izin lagi buat dipakai. “Ini yang bikin pedagang berat ninggalin lokasi. Lahannya bukan punya pemkot, dan pemiliknya udah ogah sewain lagi. Jadi ya, harus dihormati,” jelas Samri.
Samri juga bilang penertiban harusnya dilakukan secara halus, bukan dengan cara galak. “Kalau diajak ngobrol baik-baik, pasti pedagang juga bisa ngerti kok,” ujarnya santai.
Wakil Ketua DPRD Ahmad Vananzha pun ikut nyentil cara kerja Satpol PP yang dianggap terlalu keras saat penertiban. Menurutnya, kalau mau bongkar lapak, cukup bongkar lapaknya aja, jangan main kasar ke orangnya. “Kalau ada yang salah, tinggal lapor ke penegak hukum, bukan malah main tangan,” tegasnya.
Vananzha juga heran kenapa buat delapan pedagang yang belum pindah harus kerahkan aparat segitu banyak. “Cuma delapan orang kok sampai segitu banyak yang turun? Itu sih boros dan nggak efisien,” sindirnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasar Subuh, Abdus Salam, ngaku kecewa karena nggak pernah diajak komunikasi sejak isu relokasi muncul. Bahkan katanya, sampai sidang ini pun, nggak ada satu pun komunikasi, baik langsung maupun lewat chat. “Seolah-olah kami yang ngotot, padahal kami terbuka kok buat duduk bareng cari jalan tengah,” katanya.
Ia juga ngerasa ada tekanan yang berlebihan ke pedagang yang belum mau pindah. Pemerintah terkesan buru-buru dan malah bikin pedagang makin terpojok.
DPRD tetap berharap sisanya bisa dibujuk dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Vananzha bahkan siap turun langsung buat ajak mereka ngobrol. “Relokasi itu niatnya baik, jangan sampai malah jadi luka buat masyarakat,” ujarnya.
RDP ini belum titik akhir. DPRD bakal gelar pertemuan lanjutan buat mempertemukan semua pihak—dari pemkot, pemilik lahan, sampai para pedagang—biar ada jalan keluar yang adil buat semua.
Harapannya, masalah Pasar Subuh ini bisa jadi pelajaran. Relokasi itu bukan cuma soal tempat, tapi juga soal rasa. Jangan sampai warga kecil jadi korban dari kebijakan yang tergesa-gesa. (ADV/DPRDSMR/YN)
