Kaltimdaily.com, Berau – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Berau terus melakukan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), terutama bagi masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima lebih akurat serta penyaluran bantuan dapat berlangsung tepat sasaran dan efisien.
Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi teknis dengan berbagai instansi terkait dalam upaya pemutakhiran data kependudukan. Namun, koordinasi khusus dengan Dinas Sosial baru akan dilaksanakan setelah petunjuk teknis (juknis) dari Ditjen Dukcapil resmi diterbitkan.
“Begitu juknis dari pusat keluar, kami akan segera menggelar rapat bersama Dinas Sosial agar pelaksanaan aktivasi IKD untuk penerima bansos dapat dilakukan serentak dan terarah,” ujar David, Selasa (14/10/2025).
Untuk mempercepat proses tersebut, Disdukcapil Berau meluncurkan layanan jemput bola ke berbagai kecamatan, kampung, dan instansi pemerintahan. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil karena petugas akan langsung mendatangi lokasi warga. Selain itu, program Proaktif IKD juga dijalankan agar aktivasi dapat dilakukan di kantor kampung masing-masing.
Disdukcapil Berau juga menghadirkan program IKD RT, yakni layanan langsung hingga ke tingkat rukun tetangga di sepuluh kelurahan. Bahkan, pihaknya menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan perkebunan agar para pekerja di wilayah terpencil dapat mengaktifkan IKD tanpa harus meninggalkan lokasi kerja.
“Hingga kini sudah ada sekitar 9.000 warga atau 4,5 persen dari total 200 ribu penduduk wajib IKD yang telah melakukan aktivasi,” jelas David.
Ia menambahkan bahwa seluruh data kependudukan di Berau sudah terintegrasi dengan data nasional, termasuk basis data penerima bansos. Dengan integrasi ini, penyaluran bantuan diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan meminimalisir potensi data ganda.
Targetnya, pada tahun 2027 seluruh pemilik KTP-el di Kabupaten Berau, termasuk penerima bansos, sudah memiliki IKD aktif. Meski begitu, David mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melakukan aktivasi.
“Upaya sosialisasi akan terus kami tingkatkan agar masyarakat paham pentingnya memiliki IKD. Identitas digital ini tidak hanya untuk bansos, tapi juga mempermudah berbagai urusan layanan publik,” tuturnya.
Ke depan, Disdukcapil Berau berencana menggandeng lebih banyak pihak seperti lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat guna memperluas jangkauan sosialisasi. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi warga, diharapkan seluruh masyarakat Berau bisa segera menikmati kemudahan layanan berbasis digital.
Pemerintah daerah menilai percepatan aktivasi IKD menjadi langkah penting menuju transformasi digital di bidang administrasi kependudukan. Jika program ini berhasil, Berau berpotensi menjadi salah satu daerah percontohan penerapan identitas digital di Kalimantan Timur. (*)
